Jakarta, IDN Times - Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan, menilai larangan pemakaian cadar dan celana cingkrang oleh Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi justru akan meningkatkan intoleransi di masyarakat
"Penanganan radikalisme yang krusial saat ini bukan soal restriksi pemakaian cadar atau celana cingkrang," ujar Halili dalam acara Pemajuan Toleransi di Daerah Input untuk Menag dan Mendagri, di Hotel Ibis Jakarta Tamarin, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).
Halili mengatakan agenda yang paling mendesak yang dilakukan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri periode kedua Presiden Joko "Jokowi" Widodo yakni, bagaimana mempersempit ruang bagi berbagai ekspresi intoleransi. Kemudian memperkuat regulasi dan jaminan atas keseteraan hak dan akses bagi seluruh kelompok warga.
"Prioritas lain yakni meningkatkan peran sejumlah aktor lokal dalam memajukan toleransi dan membangun harmoni kerukunan, dan membangun basis sosial kemasyarakatan yang memiliki ketahanan membentengi diri dan penyebaran anti kebinekaan," kata dia.
Menurut Halili, agenda tersebut menjadi prioritas karena dalam riset longitudinal (metode penelitian) Setara Institute dalam 12 tahun terakhir, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan telah menyebar di 34 provinsi.
"Kami merilis 10 provinsi dengan peristiwa tertinggi dalam selama 12 tahun, hasilnya Jawa Barat paling banyak dengan total 629 peristiwa intoleransi," sebut dia.
Untuk wilayah DKI Jakarta ada 291 kasus, Jawa Timur 270 kasus, Jawa Tengah 158 kasus, Aceh 121 kasus, Sulawesi Selatan 112 kasus, Sumatera Utara 106 kejadian, Sumatera Barat 104 peristiwa, Banten 90 kasus, dan Nusa Tenggara Barat 76 kasus.
"Kasus intoleransi Jawa Barat mengalahkan DKI Jakarta selama 12 tahun ini," kata Halili.
Halili menjelaskan ada berbagai faktor yang membuat tingkat intoleransi di Jawa Barat tinggi, di antaranya politik.
"Saat Pilkada ada dua daerah yang paling intens dan kuat sekali untuk politisasi agama, yakni di Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata dia.
Selain itu, lanjut Halili, ada aktor lokal yang terus-menerus melakukan persekusi terhadap minoritas, seperti ormas Islam.
Karena itu, Setara Institute meminta agar pemerintah melakukan pendekatan ke daerah-daerah, untuk menekan pelanggaran kebebasan beragama.