SETARA Institute Ungkap Alasan Perjanjian Maritim RI China Bisa Keliru
Jakarta, IDN Times - SETARA Institute buka suara soal kunjungan perdana presiden Prabowo Subianto ke China. Kunjungan ini dinilai menandai dimulainya hubungan mitra strategis dengan Tiongkok yang lebih jelas dan eksplisit.
Dalam pertemuannya dengan Presiden China, Xi Jinping, Prabowo melakukan penandatanganan nota kesepahaman meliputi pengembangan bersama di sektor perikanan, minyak, dan gas di wilayah maritim, juga kesepakatan mengenai keselamatan maritim serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi biru, sumber daya air serta mineral, serta mineral hijau.
Bara Maritim dan SETARA Institute menilai, langkah ini sebagai kebijakan yang keliru dan berisiko serius bagi Indonesia.
1. Penolakan Klaim Sepihak China
Merisa Dwi Juanita, Founder Bara Maritim & Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute bicara soal penolakan klaim sepihak China. Indonesia disebut Merisa tidak pernah mengakui klaim sepihak China atas peta 10 garis putus-putus (ten dash line) di Laut Cina Selatan yang diterbitkan pada 28 Agustus 2023 oleh Kementerian Sumber Daya Alam China.
"Klaim ini mencakup wilayah luas di Laut Cina Selatan, termasuk pulau, terumbu karang, dan zona maritim negara lain, serta mencaplok wilayah perairan Indonesia yang sah di sekitar Pulau Natuna," tulis Merisa dalam keterangan tertulis.