Setelah Lebaran, Pemprov DKI Stop Menggelar Operasi Yustisi

Anies menjelaskan, pihaknya tak melarang warga luar Jakarta masuk ke wilayahnya karena ibu kota itu milik seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih, kata dia, tidak ada aturan yang dibuat untuk melarang seseorang untuk bermigrasi dari suatu tempat ke daerah lain.

"Mengapa? Ibu kota adalah milik seluruh warga Indonesia. Jakarta adalah milik seluruh Indonesia. Tidak ada sedikit pun aturan di Republik ini yang melarang pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya," ujar Anies.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengimbau kepada para pemudik yang pulang ke kampung halaman untuk senantiasa memberi edukasi bagi sanak familinya yang hendak mengadu nasib di ibu kota. Salah satunya, membawa surat-surat kependudukan yang lengkap, itu wajib.

Kemudian, usahakan memiliki kepesertaan BPJS, sehingga kalau di Jakarta ada masalah kesehatan, mudah ter-cover. Terakhir, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan, sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian di ibu kota.

"Dengan cara begitu, maka datang ke Jakarta, ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di tempat kita," kata Anies lagi.

Selain itu, menurutnya, operasi yustisi tak tepat sasaran karena hanya menyasar kepada kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Padahal, yang datang ke Jakarta itu juga berasal dari orang-orang elite.

"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi ini. Yang kena tuh yang di pinggir kali di bedeng-bedeng. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri," kata dia.

Anies menuturkan, nantinya Dinas Dukcapil DKI hanya akan menjalankan tugas berupa pelayanan jasa kependudukan untuk pendatang yang sudah mendapat pekerjaan di ibu kota.

"Kita semua ingin ini semua berjalan dengan baik," ujar dia.