Setelah Mahasiswa-Pelajar, Giliran Ribuan Buruh Demo DPR RI Hari Ini

Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain Serang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatra Utara, Banda Aceh - Aceh, Batam - Kepulauan Riau, Bandar Lampung - Lampung, Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar - Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

Sebagaimana dikutip dari Antaranews, Rabu (27/8/2025), demo ini mengangkat tema Hostum atau Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah, dan akan dilakukan secara damai.

Said Iqbal mengatakan aksi kali ini untuk menyampaikan aspirasi secara nasional. Menurut dia, berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu adanya tekanan agar pemerintah segera melakukan perbaikan.

Demo kali ini juga diharapkan menjadi dorongan kuat bagi pemerintah untuk lebih berpihak pada nasib buruh, dan memperhatikan kesejahteraan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Ada sejumlah tuntutan dari buruh dalam demonstrasi kali ini. Pertama, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5 persen mulai 2026.

"Perhitungan ini didasarkan pada kombinasi angka inflasi (3,26 persen) dan pertumbuhan ekonomi (5,1–5,2 persen), serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168," ujar Said Iqbal.

Kedua, buruh menolak praktik outsourcing untuk pekerjaan inti. Mereka mendesak pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan menegaskan sistem outsourcing hanya boleh diterapkan pada pekerjaan penunjang seperti keamanan.

Ketiga, buruh meminta pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Keempat, mendesak pemerintah menetapkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi buruh sebesar Rp7,5 juta per bulan, dan menghapus pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), Jaminan Hari Tua (JHT), serta menghapus diskriminasi pajak terhadap perempuan yang telah menikah.

Terakhir, buruh mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, dan mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi, serta menuntut revisi RUU Pemilu untuk memperbaiki sistem Pemilu 2029.

Sementara, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh di Gedung DPR RI, Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan ribuan personel itu bakal disebar di sejumlah titik di sekitar kompleks Parlemen.

"Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh," ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu.

Ribuan personel itu terdiri dari anggota Polda Metro Hata sebanyak 2.174 personel, tim BKO dari TNI, Brimob Mabes Polri 1.725 personel dan Polres jajaran 632 personel.

Ade mengimbau agar demonstran melakukan unjuk rasa dengan tidak anarkis hingga merusak fasilitas umum.

“Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan,” kata dia.

Selain itu, kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional, bergantung pada eskalasi massa di lapangan.

“Rekayasa arus lalu lintas sifatnya situasional. Jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan. Namun bila masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat lain, maka tidak dilakukan pengalihan,” ujar Ade.