Sidang Vonis 4 TNI Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus Digelar Hari Ini

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan pada Rabu, 3 Juni 2026, oditur militer hanya menuntut empat anggota TNI hukuman penjara 2 tahun dan 6 bulan. Selain itu, keempat terdakwa tidak dituntut hukuman tambahan berupa pemecatan dari militer maupun pemberian restitusi.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Tujuannya, untuk memulihkan kerugian materiil maupun imateriil yang diderita korban.

"Kami mohon kepada pengadilan militer II-08 Jakarta Timur untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sebagai berikut, terdakwa I (Serda Edi Sudarko) 2 tahun dan 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, pidana terdakwa II (Lettu Budhi) 2 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang sudah terdakwa jalani, terdakwa III (kapten Nandala) pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan terdakwa IV (Lettu Sami Lakka) 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah terdakwa jalani," ujar Oditur Militer Letnan Kolonel Chk Muhammad Iswadi, di ruang sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta Timur, Rabu, 3 Juni 2026.

Alasan tuntutan terhadap empat terdakwa tergolong ringan, karena oditur militer menggunakan Pasal 467 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Dalam ayat (1) tertulis bila terdakwa terbukti melakukan pidana penganiayaan yang sudah direncanakan lebih dulu, maka ancaman bui maksimal 4 tahun. Sedangkan, di ayat (2) tertulis bila penganiayaan itu menyebabkan luka berat, maka ancaman bui maksimal 7 tahun.

"Oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider pasal 467 ayat 1 junto ayat 2 UU nomor 1 tahun 2023 KUHP yang berbunyi setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan yang direncanakan lebih dulu dan menyebabkan luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan," ujar oditur militer Mayor Chk Wasinton Marpaung.

Sementara, menurut oditur militer pasal primer yakni pasal 469 mengenai tindak penganiayaan berat yang telah direncanakan lebih dulu dianggap tidak terbukti. Sebab, terdakwa I Serda Edi Sudarko menyiramkan air keras terhadap Andrie Yunus hanya satu kali.

Tuntutan ringan bagi empat pelaku teror air keras sudah diprediksi TAUD akan terjadi. Anggota TAUD, Airlangga Julio, menilai tuntutan yang dibacakan oditur militer jauh dari rasa keadilan bagi korban, dan aroma impunitas terasa kuat. Stigma tersebut, kata Julio, akan terus melekat dalam yurisdiksi peradilan militer yang mengadili anggota TNI yang terlibat dalam tindak kejahatan serius terhadap warga sipil.

Sebelumnya, praktik impunitas serupa sudah dipertontonkan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan terhadap Sertu Reza Pahlevi yang menganiaya remaja berusia 15 tahun hingga meninggal. Reza tetap divonis 10 bulan penjara sesuai dengan vonis di Pengadilan Militer I-02 Medan yang dibacakan 20 Oktober 2025.

TAUD mengkritisi klaim yang pernah disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal pengadilan militer yang imparsial dalam menyidangkan prajurit TNI. Sjafrie memberikan contoh ada perwira tinggi TNI yang dibui seumur hidup oleh pengadilan militer. Namun, kejadian serupa tidak terjadi dalam kasus Sertu Reza Pahlevi dan empat anggota BAIS.

"Apabila peradilan militer benar-benar mencerminkan hal tersebut maka yang terlihat seharusnya adalah proses yang independen, transparan dan menghasilkan tuntutan yang proporsional terhadap tindak pidana yang dilakukan. Bukan malah memperkuat keraguan publik terhadap komitmen penegakan hukum di lingkungan militer," ungkap Julio, dalam keterangan pada Rabu, 3 Juni 2026.

Catatan lainnya dari TAUD yakni soal absennya tuntutan pemecatan bagi empat terdakwa kasus teror air keras dari institusi TNI. Hal itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen institusi TNI dalam menindak anggotanya yang terlibat tindak pidana.

"Ketiadaan tuntutan pemecatan memperkuat dugaan bahwa perlindungan institusional TNI terhadap prajuritnya masih bekerja dalam perkara ini," kata Julio.

Situasi itu, kata Julio, semakin menguatkan dugaan tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bukan tindakan personal, melainkan ada keterkaitan relasi dan kepentingan yang lebih luas yang ditunjukkan melalui institusi yang terencana yang dilindungi sistem hukum peradilan militer yang rentan terhadap konflik kepentingan.

Tuntutan ringan bagi pelaku teror terhadap Andrie Yunus menjadi bukti lainnya bahwa peradilan militer adalah benalu bagi reformasi peradilan. Padahal, reformasi peradilan telah menjadi agenda Mahkamah Agung (MA) yang diperjuangkan sejak 1998.

"TAUD memandang penting untuk segera melakukan reformasi terhadap peradilan militer, terutama pembatasan yurisdiksi. Pasal 65 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah mengatur yurisdiksi peradilan militer seharusnya hanya pada tindak pidana militer bukan terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI," tutur dia.