Singgung Golkar, Demokrat: Jatah Menteri Hak Prerogatif Presiden

18 Mar 2024, 21:58 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Haeron mempertanyakan nasib revisi UU Desa. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan, penetapan kursi menteri dalam kabinet merupakan domain presiden. Menurut dia, presiden memiliki hak prerogatif untuk menetapkan jatah jumlah kursi menteri yang akan diberikan kepada partai.

Pernyataan itu disampaikan menyinggung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah lima kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia pun meyakini bahwa capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, sudah memiliki rumusan untuk menyusun kabinet di pemerintahannya nanti, setelah resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden. Ini pasti akan dibicarakan dengan pimpinan partai-partai," kata Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Demokrat, kata dia, masih menunggu keputusan terbaik presiden terpilih untuk memberikan portofolio kepada masing-masing partai pengusung di koalisi Prabowo.

"Domain yang diberikan kepada presiden, tentu itulah nanti yang kita tunggu apa keputusan terbaiknya untuk memberikan portofolio kepada masing-masing partai pengusung," ucapnya.

1. Demokrat tunggu hasil resmi rekapitulasi KPU

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Haeron mempertanyakan nasib revisi UU Desa. (IDN Times/Amir Faisol)

Alih-alih minta jatah menteri seperti Golkar, Herman menyampaikan masih menunggu keputusan hasil rekapitulasi penghitungan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baru setelah itu, pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan berembuk terkait jatah kursi pada kabinet pemerintahan Prabowo.

"Kalau Demokrat kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa sampai saat ini kami masih menunggu tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden, pemenang pemilu presiden siapa, ditetapkan," kata dia.

2. Golkar minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (IDN Times/Amir Faisol)

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya berperan besar dalam pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Ia mencatat, berdasarkan data 75 hingga 80 persen kader dan simpatisan partainya memilih paslon 02.

Atas kerja keras itu, Airlangga berharap Golkar dapat porsi jatah menteri yang lebih besar di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia bahkan terang-terangan meminta jatah 5 menteri ke Prabowo.

"Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen," ujarnya dilansir ANTARA.

"Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya, banyak-banyak sedikit bolehlah! Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak," imbuhnya.

3. Gibran masih tunggu hasil rekapitulasi KPU

Gibran Rakabuming tiba di Kertanegara pada Jumat (23/2/2024). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara itu, Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan menanggapi permintaan Airlangga yang meminta jatah 5 menteri jika sudah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Gibran enggan berkomentar banyak terkait hal itu. Ia mengaku masih fokus pada hasil rekapitulasi pada tanggal 20 Maret 2024 oleh KPU.

"Ya nanti dibicarakan lagi ya. Kita kan sedang fokus itu lho tanggal 20 hasilnya apa. Untuk masalah menteri nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi," ujar dia.