Sipil Latihan Militer, TNI Urus Sawah di Era Prabowo, Normal kah?

Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menilai kondisi yang terjadi saat ini sudah melampaui dwifungsi era Orde Baru. Menurutnya, aktivitas militer di ranah sipil era Orde Baru, kembali terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto.

“Situasi ini bukan lagi yang pengamat anggap sebagai gejala dwifungsi atau gejala order baru, tetapi memang kita sudah sampai pada dwifungsi yang baru dan bahkan beberapa orang mengatakan bahwa ini multifungsi dalam konteks politik juga. Ini bukan lagi mengarah kepada Orde Baru tetapi ini sudah sampai orde yang paling baru karena hampir seluruh kriteria yang apa namanya, yang bisa menjelaskan bahwa kenapa Orde Baru bisa berkuasa begitu lama, itu hari ini sudah terjadi,” ujar Hussein kepada IDN Times, Jumat (3/7/2026).

Hussein mengatakan, militer masuk kegiatan sipil dimulai pada era Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo, sejak 2016. Menurutnya, era Jokowi kerap membuka pintu aturan militer masuk ranah sipil.

"Kami sejak 2016 melihat ada perubahan gestur dari Presiden Jokowi pada saat itu ya, jadi pasca-pilkada Jakarta itu, ada perubahan gestur Jokowi yang sebelumnya dia menyuarakan apa namanya slogan-slogannya demokrasi, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya, berubah menjadi nasionalisme gitu ya, anti terorisme,” ucap dia.

Hussein menyampaikan, perubahan siginifikan ketika Jokowi pada tahun 2019 mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Di era tersebut, Prabowo kerap melibatkan TNI dalam kegiatan sipil.

“Dia (Prabowo) bikin program sumur bor kemudian apa tanam jagung, jadi yang polybag Kalimantan, itu tanam jagung berubah jadi singkong dalam polybag itu kan zaman Jokowi Presiden dan Prabowo sebagai Menhan, hangat, memang pembukaan jalannya benar sekali, dimulai pada masa pemerintahan Jokowi, terutama kami lihat sejak 2016,” kata dia.

Saat Prabowo menjadi Presiden, militer di ranah sipil menyebar. Mulai dari pertanian, program makan bergizi gratis (MBG) dan teranyar melatih calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, mengatakan latihan dasar militer tidak hanya dilakukan kepada calon manajer KDMP saja. Dudung menyebut, anggota Kabinet Merah Putih juga diberikan pembekalan saat retret.

"Itu salah satu yang menjadi konsentrasi tidak sertamerta untuk manajer saja. Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih diretret dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerja sama, jiwa korsa, dan sebagainya. Ya mudah-mudahan itu tetap lagi dilaksanakan," ujar dia.

Retret Kabinet Merah Putih dimulai pada 24-27 Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Acara tersebut digelar dengan tujuan untuk membangun kedisiplinan, kekompakan dan menyamakan visi Presiden Prabowo.

Dalam kegiatan tersebut, menteri, kepala badan, wakil menteri juga mengikuti latihan baris berbaris, dan bangun pukul 04.30 WIB. Mereka juga mengikuti olahraga pagi sebelum melakukan kegiatan lainnya.

Tidak hanya itu, kepala daerah juga mengikuti retret di Akmil Magelang. Retret gelombang pertama digelar pada 21-28 Februari 2025.

Gelompang kedua pada 23-26 Jun 2026 di IPDN Jatinangor, Sumedang. Tujuan digelarnya retret kepala daerah adalah memberikan pemahaman terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo. Kepala daerah juga diberikan pemahaman mengenai larangan apa saja yang harus dihindari.

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, mengatakan kementeriannya berencana membangun dua batalyon komponen cadangan (Komcad) di tiap kabupaten. Selain dua batalyon, masing-masing kabupaten juga terdapat satu batalyon infanteri. Komposisi itu merupakan postur yang ideal untuk kekuatan Komcad.

"Jadi, harapannya kita di tiap kabupaten itu ada dua batalyon Komcad. Selain satu batalyon infanteri kami juga mengharapkan di tiap-tiap kabupaten, 514 kabupaten, itu ada dua batalyon Komcad. Kami harapkan seperti itu targetnya," ujar Donny di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan Donny usai menutup gelombang pertama latihan dasar militer Komcad bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lanud Halim Perdanakusuma. Dalam gelombang pertama, ada 1.758 ASN yang dinyatakan lulus latihan dasar militer Komcad. Ribuan ASN yang berasal dari 49 kementerian dan lembaga itu mengikuti pelatihan selama 45 hari.

Kementerian Pertahanan menargetkan ada 4.000 ASN yang mengikuti pendidikan Komcad pada 2026. Maka itu, mereka berencana melanjutkan latihan dasar militer gelombang kedua pada Agustus 2026.

Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, mengatakan penambahan Komcad dari unsur ASN pemda di tingkat kabupaten atau kota atau provinsi, ditujukan untuk melengkapi sistem pertahanan nasional.

"Saat ini 500 ASN jajaran pemerintah daerah yakni di Sulawesi Selatan sedang melaksanakan latihan dasar militer ini. Dibuka 30 Maret 2026, dan perjalanan sudah berlangsung selama tiga minggu ini," ujar Gabriel di Baseops Halimperdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2026).

Jenderal bintang tiga itu mengklaim, pelatihan Komcad untuk ASN di Sulsel merupakan inisiatif pemerintah daerah dan dilakukan secara sukarela. Kemhan, kata dia, hanya memfasilitasi agar keinginan ASN terlibat menjadi komponen cadangan bisa terfasilitasi dengan baik. Gabriel berharap, langkah Pemda Sulsel bisa diikuti daerah lain.

"Tahap berikutnya diharapkan berbondong-bondong dari seluruh provinsi sudah menyiapkan di tahun ini. Mungkin tidak semua, tetapi dia berjalan secara alami lewat sukarela, tetapi terstruktur lewat birokrasi dan lewat tanggung jawab yang sudah direncanakan dengan baik," katanya.

Gabriel memberikan contoh sejumlah wilayah yang menjadi sasaran program tersebut antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau. Hal itu termasuk sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur.

calon manajer Koperasi Desa Merah Putih wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad) yang sudah dimulai sejak Selasa, 16 Juni 2026. Pelatihan bakal berlangsung selama 30 hari yang digelar di 67 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Program ini merupakan bagian dari upaya pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, semangat bela negara dan etos kerja yang kuat bagi para calon pengelola (manajer)," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait kepada IDN Times melalui pesan pendek, Kamis (18/6/2026).

Jenderal bintang satu itu menjelaskan materi yang diberikan selama latsar militer fokus pada implementasi nilai-nilai bela negara, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama tim, dan pembentukan mental tangguh dengan prinsip tanggap, tanggon, dan trengginas.

"Peserta juga akan mendapatkan pelatihan manajerial dan kompetensi bidang yang disusun bersama kementerian teknis terkait," tutur dia.

Keterlibatan TNI dalam pengurusan Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sudah menjadi sorotan publik sejak lama. Banyak yang mempertanyakan mengapa TNI ikut campur dalam pengurusan hal-hal yang berada di luar tupoksinya. Selain mengurus latihan militer dasar, TNI ikut terlibat dalam pemberian tes mental ideologi dan tes kesehatan.

Kementerian Pertahanan mengubah nama latihan dasar militer yang diberlakukan bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dalam hal ini calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Perubahan format ini mulai diberlakukan pada Juli 2026.

"Ini merupakan salah satu hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program SPPI sampai dengan sisa waktu pelaksanaan pada Juli ini adalah penyesuaian nama dan pendekatan kegiatan," ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait kepada IDN Times lewat pesan pendek, Senin (29/6/2026).

Dengan adanya perubahan kegiatan, kata Rico, maka materi yang bersifat teknis dan taktis militer dikurangi. Hal itu termasuk kegiatan menembak dan kegiatan lain yang tidak relevan langsung dengan kebutuhan calon manajer koperasi desa atau kelurahan merah putih.

"Intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil," kata Rico.

Lebih lanjut, Rico mengatakan, penyesuaian aktivitas itu dilakukan untuk memperjelas tujuan kegiatan bukan membentuk peserta menjadi prajurit atau komponen cadangan. Lewat kegiatan di satuan pendidikan TNI, peserta akan dilatih untuk membangun karakter, disiplin, kepemimpinan, kerja sama, wawasan kebangsaan, dan kesiapan manajerial sebagai calon pengelola Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

desakan agar latsar militer disetop terus menguat pasca-lima peserta program SPPI meninggal. Mereka meninggal akibat berbagai sebab ketika mengikuti latsar militer di masing-masing satuan pendidikan.

Berikut data lima calon manajer kopdes yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer:

1. Anisa Muyassaroh: meninggal pada 18 Juni 2026 di satuan pendidikan Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Anisa dinyatakan meninggal akibat heat stroke

2. Yonanda Muhammad Taufiq: meninggal pada 17 Juni 2026 di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, Sumatra Selatan. Yonanda meninggal akibat cardiac arrest atau henti jantung

3. Novia Rahmadhani Sihotang: meninggal pada 23 Juni 2026 di satuan pendidikan Pusbahasa Kodiklatau Jakarta. Novia memiliki riwayat penyakit tuberkolosis.

4. Muhamamd Rifki Renaldi Gunawan: meninggal pada Jumat, 26 Juni 2026 di satuan pendidikan Yon Parako 465. Sempat mengeluhkan sesak nafas pada Rabu, 24 Juni 2026, dan dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis pada Kamis, 25 Juni 2026.

5. Nola Dya Sari meninggal pada Jumat, 26 Juni 2026 di Dodik Bela Begara Rindam XII, Singkawang, Kalimantan Barat. Kesehatannya menurun ketika berada di dalam kelas. Ketika dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang pada Jumat, 26 Juni 2026 pukul 20.20 WIB dilakukan berbagai upaya medis. Nola mengalami henti jantung.

Selain itu, TNI dan Polri juga ikut mengurus dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri telah membangun 1.415 SPPG hingga Juni 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah tersebut, ratusan SPPG telah beroperasi dan diklaim mampu mempertahankan standar keamanan pangan dengan capaian zero accident.

Sigit mengatakan, Polri menargetkan memiliki 1.500 SPPG pada 2026. Hingga akhir Juni, realisasi pembangunan telah mencapai 1.415 unit yang tersebar di berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Pada program makan bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPPG dengan rincian 828 SPPG telah operasi, 227 SPPG dalam tahap operasi, dan 360 SPBG dalam tahap pembangunan, termasuk 33 di antaranya dibangun pada daerah 3T. Seluruh SPPG tersebut diperkirakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat serta menyerap 70,7 ribu pekerja," kata dia dalam pidato upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Mengutip dari keterangan Mabes TNI pada September 2025, sudah ada 452 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola TNI. Mereka menargetkan membangun 2.000 SPPG di seluruh wilayah Indonesia.

"Saat ini, TNI sudah mengoperasionalkan 113 MBG, ditambah yang diluncurkan pada hari ini sebanyak 339 SPPG, maka total ada 452 SPPG yang dikelola oleh TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara," ujar Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika meluncurkan SPPG yang dipusatkan di Lanud Adi Soemarmo pada September 2025.

"Kami alokasi 2.000 dan bertahap nanti yang kami (bangun) dan bisa lebih," kata dia.

Tidak hanya itu, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, juga ingin anggota TNI bisa menjadi penceramah di lingkungan kerja masing-masing. Hal itu Sjafrie sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada 19 Mei 2026.

Menurutnya, ceramah anggota TNI di rumah ibadah menyesuaikan dengan agama masing-masing.

"Itu (TNI) masuk gereja bersama-sama dengan warga, bersama-sama dengan masyarakat di masjid, dia bisa jadi khatib, bisa jadi imam di masjid," kata Sjafrie.