Imparsial Minta Polisi-Komnas HAM Usut Kematian di Latsarmil Kopdes
- Imparsial mendesak Kementerian Pertahanan melibatkan Polri dan Komnas HAM dalam penyelidikan kematian lima peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih agar investigasi berjalan independen.
- Pelibatan Polri dinilai penting untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana, sementara Komnas HAM diharapkan membentuk tim independen guna menilai potensi pelanggaran hak asasi manusia.
- Imparsial juga meminta pemerintah menghentikan seluruh program bernuansa militeristik bagi masyarakat sipil demi mencegah terulangnya kasus serupa.
Jakarta, IDN Times - Imparsial menilai investigasi kematian lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak cukup jika hanya melibatkan Kementerian Kesehatan. Organisasi itu mendesak Kementerian Pertahanan menggandeng Polri dan Komnas HAM untuk mengusut kasus tersebut secara independen.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra mengatakan, kematian lima peserta merupakan kematian yang tidak wajar karena terjadi saat mereka mengikuti program yang diselenggarakan negara.
"Bukan Kementerian Kesehatan, seharusnya Kemhan menggandeng Kepolisian dan Komnas HAM dalam Mengusut Kematian Lima Orang Peserta Latsarmil Calon Menejer Kopdes Merah-Putih," kata dia, dikutip Senin (6/7/2026).
Menurut Ardi, pelibatan Polri diperlukan untuk memastikan penyebab kematian dan mengusut ada atau tidaknya unsur pidana melalui mekanisme hukum acara pidana.
Sementara itu, Komnas HAM dinilai perlu membentuk tim investigasi independen guna menilai ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk dugaan pelanggaran hak untuk hidup maupun perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi.
Imparsial juga mengingatkan investigasi yang hanya dilakukan oleh institusi penyelenggara berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel.
Selain mendesak pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan Polri dan Komnas HAM, Imparsial meminta pemerintah menghentikan seluruh program bernuansa militeristik yang menyasar masyarakat sipil untuk mencegah kasus serupa terulang.
