Sita HP Hasto dan Buku Agenda PDIP, Penyidik KPK Dinilai Langgar HAM

Firman menjelaskan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan barang milik seseorang harus melalui serangkaian prosedur. Menurutnya, penyitaan barang itu dilakukan terhadap seorang tersangka.

"Karena dalam KUHAP, pertama, orang yang digeledah itu kaitannya dengan penetapan tersangka terlebih dulu, baru boleh melakukan serangkaian penggeledahan, atau penyitaan," kata dia.

Firman mengatakan, seseorang yang berstatus sebagai saksi memiliki hak asasi manusia yang tak boleh dilanggar. Salah satunya tidak boleh merampas barang miliknya.

"Di sini, definisi saksi itu punya hak asasi manusianya. Hak seorang saksi tidak boleh mengizinkan kalau itu dirampas," ucap Firman.

Sebelumnya, KPK membenarkan telah menyita HP milik Hasto. Penyitaan itu terkait dengan penyidikan kasus eks calon legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku.

"Dalam pemeriksaannya penyidik menanyakan alat komunikasi saksi H, saksi kemudian menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya," ujar anggota Tim Humas KPK, Budi Prasetyo, Senin (10/6/2024).

Penyidik memanggil staf Hasto tersebut. Kemudian, KPK menyita ponsel, agenda, dan catatan dari tangan staf bernama Kusnadi.

"Setelah dipanggil penyidik menyita barang bukti elektronik atau HP, catatan, dan agenda milik saksi H," kata Budi.

Budi menjelaskan, penyitaan yang dilakukan KPK telah sesuai prosedur. Penyidik pun telah mengeluarkan surat perintah penyitaan.

"Penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan," ujarnya.