Situs SIPNAP Disusupi Judol, Kemkes: Sudah Tak Bisa Diakses
- Situs SIPNAP Kementerian Kesehatan disusupi judi online, mengganggu pelayanan kefarmasian.
- BSSN menyatakan 1.200 situs instansi pemerintah rentan disusupi judol karena belum memenuhi standar.
- Komdigi memutus akses situs PeduliLindungi.id yang disusupi judol karena melanggar prinsip keamanan informasi.
Jakarta, IDN Times - Situs Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) milik Kementerian Kesehatan tiba-tiba disusupi judi online pada Sabtu (31/5/2025). Lantaran disusupi judol, maka pelayanan kefarmasian tak bisa mengaksesnya.
SIPNAP merupakan platform di mana apotek dan klinik rumah sakit wajib melaporkan penggunaan obat narkotika dan psikotropika dalam tindakan medis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, sampai mengurangi rasa nyeri.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muharwaman, membenarkan situs SIPNAP disusupi judi online. "Saat ini sedang ditangani tim IT Kemenkes. Saat ini situs tersebut sudah tidak bisa diakses," ujar Aji kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini.
Ketika ditanyakan apakah ada data-data yang disimpan di situs tersebut bocor karena disusupi judol, Aji belum merespons. Rentannya situs-situs instansi pemerintah yang disusupi judol sudah disampaikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Instansi tersebut mengatakan, sistem dan aplikasi milik pemerintah belum memenuhi standar.
"Sudah 1.200 yang kami ingatkan dan kami suruh perbaiki sama yang punya sistemnya," ujar mantan Kepala BSSN, Hinsa Siburian, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 7 November 2024 lalu.
1. BSSN sudah minta Kemkomdigi untuk take down situs judi online
Lebih lanjut, Hinsa telah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk take down situs judi online yang disisipkan ke aplikasi pemerintah. Aplikasi milik pemerintah, kata dia, rentan disusupi lantaran tidak memiliki pertahanan siber yang kuat.
"Karena apa? Lemah, jadi dia standar-standar yang ditentukan tidak laksanakan sehingga judi ini menyisipkan di situ," kata Hinsa.
2. Situs Peduli Lindungi juga pernah disusupi judi online
Sebelumnya, situs Peduli Lindungi milik Kementerian Kesehatan (Kemkes) juga sudah disusupi situs judol. Tetapi, situs tersebut sudah tak lagi bisa diakses oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar menyatakan, langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia yang aman serta bagian penting dalam memberantas konten judi online.
"Tindakan ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat mengenai munculnya konten perjudian online dalam website tersebut," ujar Alexander di kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat pada 21 Mei 2025 lalu.
Menurut Alexander, hasil verifikasi atas laporan yang disertai tautan (URL) dan tangkapan layar (screenshot) itu menunjukkan situs PeduliLindungi.id telah mengalami penyusupan (defacement) dan menampilkan konten yang mengarah ke situs perjudian online.
Komdigi menetapkan situs tersebut telah melanggar prinsip keamanan informasi. Selanjutnya memutus akses demi melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data dan paparan konten ilegal.
"Ini jelas melanggar ketentuan keamanan informasi di ruang digital nasional," tutur dia.
3. Analis keamanan siber nilai kesadaran pengelolaan situs pemerintah masih rendah
Sementara, dalam pandangan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSEReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha, kesadaran pengelolaan situs atau akun resmi pemerintahan dan akademik di Indonesia terhadap keamanan siber masih cukup rendah.
Sebelumnya, chanel YouTube resmi milik DPR RI pernah menjadi korban peretasan dan menyiarkan konten judi slot daring. Ratusan situs pemerintah dan akademisi juga telah diretas serta disusupi oleh konten judi daring. Hal itu mengindikasikan Indonesia sudah masuk ke dalam fase darurat judi daring.
"Seperti yang sudah seringkali disampaikan sebelumnya, bahwa awareness pengelola situs atau akun resmi dari pemerintahan dan akademik terhadap keamanan siber terlalu rendah," kata Pratama ketika dikonfirmasi pada hari ini.
Biasanya, peretas akan mudah melakukan peretasan akun ketika alamat surel yang digunakan untuk login tidak dilengkapi dengan metode dua Factor Authentication dan operator yang menggunakan surel tersebut kurang berhati-hati, sehingga peretas berhasil menjebak dengan phising yang dikirimkan oleh mereka.
