SMA Gonzaga: Kami Tolak Anggapan Pelajar Tak Perlu Ikut Demokrasi

08 Sep 2025, 16:02 WIB

Dini Suciatiningrum

Komunitas SMA Kolese Gonzaga. (Instagram.com/senatgonzaga)

Intinya sih...

Menolak pandangan umum bahwa pelajar tidak perlu berpartisipasi dalam demokrasi
Menghormati upaya masyarakat yang menyuarakan aspirasi dan mengecam penyebaran misinformasi
Pelajar Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan berkomitmen memberikan sikap tegas dalam menanggapi dinamika sosial-politik

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Komunitas SMA Kolese Gonzaga, Jakarta Selatan menyampaikan pernyataan sikap terhadap surat edaran dari Mendikdasmen Abduk Mu'ti yang mengajak para pelajar fokus terhadap kegiatan belajar dari pada ikut aksi demo.

Melalui surat resmi bertanggal 4 September 2025, SMA Kolase Gonzaga menilai aksi demonstrasi yang menciptakan kondisi kurang kondusif di negara muncul dari ketidakpuasan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah, wakil rakyat, dan aparat penegak hukum yang kurang berpihak pada rakyat kecil.

"Melalui berbagai media, kami mengetahui ada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan bahkan ada yang kehilangan nyawa sebagai akibat kerusuhan tersebut," bunyi surat tersebut yang sudah dikonfirmasi IDN Times, Senin (8/9/2025).

1. Menolak bahwa pelajar tidak perlu partisipasi

Komunitas SMA Kolese Gonzaga. (Instagram.com/senatgonzaga)

Dalam surat yang ditandatangani Kepala SMA Kolese Gonzaga, Pater Eduard Calistus Ratu Dopo, SJ dan Ketua Senat, Christopher Kana Cahyadi, Komunitas SMA Kolese Gonzaga menyerukan empat poin terkait suara pelajar dalam demokrasi Indonesia.

"Kami menolak pandangan umum bahwa pelajar SMA/SMK dan setingkat dianggap tidak perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokratisasi melalui kampanye media sosial, penyebaran petisi, penyuaraan aspirasi dan sejenisnya, sebab bentuk-bentuk tertera merupakan bentuk yang hidup dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Pasal 28 ayat (3) UUD 1945," tulisnya.

2. Kecam oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan misinformasi

Demo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat berujung ricuh pada Kamis (28/8/2025) sore. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain itu, mereka menghormati segala upaya masyarakat Indonesia yang berani menyuarakan aspirasi, menjaga demokrasi, serta memastikan aksi demokrasi kondusif, efektif, dan berjalan demi kepentingan bersama.

"Kami mengecam oknum tidak bertanggung jawab yang berupaya menyebarkan misinformasi dan upaya pembelokan narasi yang memicu konflik horizontal antar golongan masyarakat demi tujuan pribadi atau kelompok, seperti kekerasan, penjarahan, dan provokasi," ujarnya.

3. Pelajar Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi

Iring-iringan pelajar di jalan tol dalam kota saat demonstrasi DPR RI. (IDN Times / Satria Permana)

SMA Kolese Gonzaga menerangkan dalam rapat DPR, yang diselenggarakan pada hari Kamis, 4 September 2025 untuk menanggapi "17+8 Tuntutan Rakyat", pihaknya mengharapkan itikad baik untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mempertahankan tindak lanjut yang berkeadilan demi memperbaiki akuntabilitas kinerja seluruh lembaga pemerintahan.

"Sebagai pelajar Indonesia, kami menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam upaya memperjuangkan keadilan. Kami berkomitmen untuk memberikan sikap tegas dan kritis dalam menanggapi seluruh dinamika sosial-politik yang terjadi di Tanah Air. Semoga segala aspirasi dapat ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab dan transparan,"ujarnya