Soal Data Pribadi RI Dikelola AS, Istana Buka Suara

23 Jul 2025, 19:47 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Menkomdigi akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian terkait kesepakatan kerja sama tarif impor dengan AS.
Airlangga tidak menegaskan apakah AS bisa mengelola data pribadi warga Indonesia.
Gedung Putih sebut Indonesia memberikan kepastian pemindahan data pribadi ke AS terkait kesepakatan perdagangan antara kedua negara.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat disebut bisa mengelola data pribadi warga Indonesia. Hal itu disampaikan dalam situs resmi Gedung Putih.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, buka suara terkait rumor tersebut. Dia mengatakan data pribadi warga Indonesia tetap berada di pemerintah Indonesia.

"Kita sudah ada perlindungan data pribadi, dan perlindungan data pribadi ini dipegang oleh pemerintahan kita, soal pengelolaan data kita lakukan masing-masing. Saya sudah koordinasi sama Pak Menko yang jadi leader dari negosiasi ini," ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Menurutnya, pertukaran data bisa dilakukan di bidang perdagangan.

"Jadi kalau barang tertentu itu dipertukarkan misalnya bahan kimia, itu kan bisa jadi pupuk ataupun bom. gliserol sawit itu kan juga bisa jadi bahan bermanfaat ataupun jadi bom," kata dia.

"Pertukaran barang seperti ini, butuh namanya pertukaran data, supaya tidak jadi hal-hal yang di belakang nanti jadi produk yang membahayakan," sambungnya.

1. Menkomdigi koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian

Meutya Hafid dalam acara "LIKE, SHARE, PROTECT: ANAK KITA DI DUNIA DIGITAL" di Gedung IDN HQ pada Senin (21/4/2025). (IDN Times/Alya Achyarini)

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengaku belum mengetahui secara rinci hal tersebut. Dia mengatakan, akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi," kata Meutya.

Hal itu merupakan bagian dari klausul kesepakatan kerja sama tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Meutya mengatakan, koordinasi itu akan dilakukan pada Kamis (24/7). Nantinya, akan ada pernyataan resmi usai pertemuan.

"Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian, saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dulu," bebernya.

2. Respons Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Di lokasi yang sama, Airlangga tidak menegaskan benar atau tidak Pemerintah AS bisa mengelola data pribadi warga Indonesia.

"Itu sudah, transfer data pribadi yang bertanggungjawab dengan negara yang bertanggungjawab," ucap Airlangga.

3. Gedung Putih sebut Indonesia berikan data pribadi ke AS

Daftar Tarif Trump. Indonesia paling rendah. (Grafis: Aditya Permana)

Sebelumnya, Gedung Putih dalam keterangan resminya menyatakan, Indonesia memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat

"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat, melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia," tulis Gedung Putih, dikutip Rabu (23/7).

Amerika Serikat juga akan mengurangi tarif timbal balik hingga 19 persen kepada Indonesia. Hal terkait data pribadi itu berkaitan dengan syarat utama kesepakatan perdagangan antar dua negara. Salah satunya soal upaya menghapus hambatan perdagangan digital.