Soal Perppu KPK, Mahasiswa Beri Jokowi Deadline Hingga 14 Oktober

Dinno mengatakan dalam komunikasinya dengan Moeldoko, perwakilan mahasiswa meminta kepastian dari pemerintah mengenai nasib Perppu KPK. Mereka berharap, paling tidak, Presiden Joko "Jokowi" Widodo bisa mengeluarkan pernyataan akan menerbitkan Perppu KPK dalam waktu dekat. 

"Kami juga melakukan langkah-langkah legislatif dan yudikatif. Misalkan legislative review dan judicative review. Dan itu gak masalah karena kawan-kawan mahasiswa gunakan cara itu," kata Dinno di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat kemarin. 

Dalam pertemuan itu, Dinno juga memberikan tenggat waktu kepada Jokowi hingga 14 Oktober untuk membuka diskusi dengan mahasiswa. Setidaknya, pada tanggal itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mengeluarkan pernyataan akan menerbitkan Perppu. 

"Kami mendesak negara membuat adanya agenda jajak pendapat antara presiden dengan mahasiswa sampai 14 Oktober. Kalau sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kami pastikan mahasiwa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," tutur Dinno. 

Usai berdialog dengan Moeldoko, Dinno menyebut pihak pemerintah berjanji akan menyampaikan permintaan mahasiswa kepada Jokowi. Selain itu, pihak mahasiswa juga berjanji agar pertemuannya dengan Jokowi dibuat terbuka dan bisa disaksikan oleh publik. 

"Kami mintanya sih intinya ini terbuka, semua elemen mahasiswa untuk dihadirkan walaupun Pak Moeldoko belum bisa memberikan statement apakah ini terbuka atau tidak," tutur dia. 

Di bagian akhir pertemuannya dengan Moeldoko, perwakilan mahasiswa seolah mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa lebih besar apabila Jokowi tidak juga mengeluarkan pernyataan mengenai Perppu KPK pada (14/10) mendatang. 

"Arah dialog ini untuk membuka komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dan kita tahu sejauh ini pemerintah tidak dengar langsung dari mahasiswa dan cara ini bukan untuk mematikan gerakan, tapi salah satu cara," tuturnya lagi.