Soal Status Bencana Nasional, Ini Kata Bupati Aceh Tamiang

Alih-alih memperdebatkan status bencana nasional, Armia memaparkan, fokus utama pemerintahannya saat ini adalah rehabilitasi, termasuk pembersihan lingkungan dan rumah warga yang membutuhkan alat berat.

Ia juga menekankan pentingnya verifikasi data korban secara by name, by address kepada 313.000 jiwa terdampak, termasuk warga pendatang yang bukan pemilik kartu identitas setempat. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada seluruh korban.

"Sekarang lagi verifikasi, jangan sampai nanti ada yang ketinggalan," ujar Jenderal Polisi (purn.) bintang dua ini.

Lebih lanjut, Armia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah mengajukan permintaan untuk pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Ia mengatakan, telah meminta lebih kurang 14.000 unit rumah untuk tahap awal. Angka ini diakui bersifat dinamis dan mungkin akan bertambah setelah proses verifikasi lapangan selesai.

"Kami minta lebih kurang 14.000 rumah dan itu mungkin angka yang dinamis, nanti mungkin ada yang bertambah lagi," katanya.

Permintaan ini, lanjutnya, telah dilaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pihak berwenang lainnya untuk ditindaklanjuti.

Pada kesempatan yang sama, Armia juga mengungkapkan, sebelum bencana terjadi pada 25 November 2025, dia sudah melaporkan mengenai perlunya pengelolaan sungai di wilayahnya untuk mencegah terjadinya banjir besar.

"Saya sampaikan pada saat saya menjadi bupati saya sudah melaporkan, bagaimana supaya sungai ini bisa dikendalikan, bisa dimanajemeni, bagaimana supaya tidak menjadi suatu banjir yang besar," kata dia.

Namun, kata Armia, peringatan dan permintaan untuk mengelola Sungai Tamiang yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat, agar tidak menyebabkan banjir besar, belum mendapatkan jawaban sampai akhirnya bencana melanda.

"Itu belum terjawab, sudah terjadi bencana alam," ujarnya.