Soal Upah, Buruh Minta Pengusaha Jangan Bersembunyi di Balik Pandemik

Para buruh juga menolak penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KPBI menyebut surat edaran tersebut bukan produk hukum. Aturan tersebut hanya mengatur internal. "Ini bisa diabaikan tinggal bagaimana keberanian masing-masing gubernur tiap daerah ikut atau tidaknya," ujar Dian.

Sementara itu, KSN KSBSI menyebut SE yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah itu, sebenarnya hanya anjuran.

"Sifatnya, bisa dijalankan atau tidak. Namun yang dikhawatirkan, bisa menimbulkan multitafsir menjadi keputusan setiap gubernur dalam menentukan upah. Karena itu, KSBSI mendesak setiap kepala daerah tidak menjadikan SE tersebut sebagai acuan UMP 2021," tegas Emma. 

Menurutnya, tidak semua sektor usaha terdampak COVID-19 ada berbagai usaha yang produktifitasnya meningkat, seperti usaha sektor kesehatan, otomotif, pertambangan, eletronik.

Tapi ada juga yang benar-benar berdampak, seperti usaha di sektor parwisata, perhotelan dan travel memang sedang mengalami keterpurukan dan banyak buruh menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan, termasuk upahnya dipotong tiap bulan. 

"Pemerintah pusat bisa mendorong semua perusahaan bersikap transparan mengenai kondisi keuangannya," ucapnya.

Dia menilai jika pemerintah hanya menekankan kerja dan kerja tanpa perlindungan terhadap hak-hak pekerja, tidak ada bedanya dengan zaman kolonial. Dia pun meminta pemerintah juga berpihak pada buruh dan pekerja. 

"Kami menolak (SE) jika takut kehilangan investor, jangan takut berantas korupsi, jangan kami yang dipersalahkan seolah tidak ada kesalahan yang dilakukan pejabat elite," ujarnya.