Jakarta, IDN Times - Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan pentingnya kesejahteraan dari setiap hakim dapat terpenuhi, sebagai salah satu upaya dalam menjaga integritas dari para hakim.
Jika kesejahteraan hakim terpenuhi, Solidaritas Hakim Indonesia mengatakan sudah tidak ada lagi alasan bagi tiap-tiap hakim untuk melakukan praktik korupsi yang terkait dengan kasus yang sedang ditanganinya.
Contoh yang diberikan ialah saat kenaikan gaji hakim yang signifikan pada 2012 lalu, yang berdampak pada semakin terpenuhinya kesejahteraan hakim dan mencegah hakim untuk bermain perkara.
Saat ini pemenuhan kesejahteraan Hakim telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP 94/2012). Memang peraturan tersebut telah disesuaikan beberapa kali, namun Solidaritas Hakim Indonesia menyoroti jika pengaturan gaji pokok hakim saat ini masih disamakan dengan pengaturan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
Besaran gaji pokok yang lebih kecil dibandingkan tunjangan jabatan, dirasa menghadirkan masalah saat seorang hakim pensiun, di mana penghasilan pensiunnya akan turun drastis karena mengacu pada gaji pokok hakim tersebut.
Terkait tunjangan jabatan hakim. sejak 2012 hingga 2024 belum ada lagi penyesuaian terkait kenaikan gaji dan tunjangan hakim, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena inflasi.
Penyesuaian besaran gaji dan tunjangan hakim disebut tidak dapat mengacu pada standar inflasi semata, tetapi juga harus mencapai titik di mana penghasilan hakim tersebut dapat bersaing seimbang dengan pihak swasta.
Pengaturan tunjangan kemahalan saat ini terdiri dari empat zona yang memiliki nominal berbeda-beda. Penyebutan wilayah yang memperoleh tunjangan kemahalan disebut sering terkendala mengenai nama pengadilan secara administrasi yang berbeda. Hal ini membuat kerancuan dalam penyebutan wilayah.
Solidaritas hakim mengatakan ke depannya pengaturan tunjangan kemahalan tersebut harus digunakan dengan menyebut langsung nama pengadilan secara spesifik, untuk memperoleh tunjangan sesuai dengan zonanya.
Hal lain yang dibahas ialah pada 2019 Mahkamah Agung sudah memberikan tunjangan transportasi dan rumah dinas. Tunjangan sewa rumah diberikan apabila di suatu pengadilan tidak tersedia rumah dinas untuk ditinggali hakim atau ada rumah dinas namun kondisinya dinyatakan rusak berat oleh negara.
Ada kondisi di mana rumah dinas yang sebenarnya tidak layak huni namun masih dianggap tidak rusak oleh negara, maka hakim tidak akan mendapatkan tunjangan sewa rumah.
Begitu juga dengan tunjangan transportasi yang sama seperti fasilitas rumah dinas atau tunjangan sewa rumah, dirasa perlu adanya evaluasi secara berkala agar penyesuaian atau perbaikan dapat dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan hakim.
Terakhir, Solidaritas Hakim Indonesia membahas mengenai pelaksanaan jaminan keamanan. Ini dikarenakan dalam praktiknya sudah banyak hakim yang mengalami gangguan keamanan berkaitan dengan perkara yang ditanganinya.