Gubernur Sumbar, Mahyeldi (IDN Times/Halbert Caniago)
Dalam ajang Sindo Weekly, Mahyeldi menerima Government Award pada 12 April 2016 karena dinilai berhasil melakukan penataan kota secara cepat dan efektif. Sejumlah fokus penataan di masa kepemimpinannya mencakup revitalisasi Pantai Padang, pembebasan lahan jalur By Pass, serta penataan Pasar Raya Padang.
Dari pemerintah pusat, Mahyeldi dianugerahi Satya Lencana Pembangunan dalam peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2015 atas keberhasilannya menekan angka pengangguran melalui berbagai program koperasi. Pada 11 Desember 2015, ia juga meraih penghargaan dari Kementerian Agama dalam ajang Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2015 berkat komitmennya mendukung pengembangan pendidikan Islam, termasuk dukungan anggaran serta maraknya kegiatan keagamaan di daerahnya. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan Mahyeldi penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) sebagai bentuk apresiasi terhadap kepeduliannya pada keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
Pada 19 Mei 2016, MarkPlus, Inc. menobatkan Mahyeldi sebagai Marketeers of The Year Padang 2016 dalam Indonesia Marketeers Festival. Sehari setelahnya, pada 20 Mei 2016, Padang meraih predikat sebagai kota di Sumatra yang paling banyak diberitakan media nasional sepanjang 2015 dalam ajang The 1st Sumatra PR Indonesia Summit & Awards yang digelar majalah PR Indonesia bersama Isentia Indonesia.
Mahyeldi kembali menerima penghargaan bergengsi pada 20 Desember 2018 berupa Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia, yang diserahkan oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian pada November 2020, saat masih menjabat Wali Kota Padang, Mahyeldi meraih penghargaan Best Government Officer dalam ajang People of The Year 2020 oleh Metro TV.
Di sektor keuangan daerah, Kota Padang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut. Prestasi ini menjadi peningkatan signifikan mengingat sebelumnya Padang hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebelum masa kepemimpinannya.