SPHPN 2024 Catat Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

07 Okt 2024, 16:42 WIB

Agenda Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024, di Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati, menyoroti pentingnya Survei Perempuan dan Kekerasan (SPHPN) tahun 2024 untuk memahami kondisi perempuan di Indonesia.
Temuan utama dalam SPHPN tahun 2024 mencakup penurunan prevalensi kekerasan seksual dan fisik terhadap perempuan dari tahun 2021 serta kelompok perempuan yang lebih rentan mengalami kekerasan.
Hasil SPHPN 2024 menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya, dengan tingkat prevalensi yang lebih rendah dari rata-rata global.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati, mengungkapkan pentingnya Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024. Survei ini bertujuan untuk memahami kondisi perempuan di Indonesia dan menyediakan data faktual yang krusial bagi perumusan kebijakan.

“SPHPN tahun 2024 mengumpulkan berbagai informasi terkait kondisi perempuan beberapa di antaranya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga serta praktik-praktik berbahaya lainnya,” kata dia dalam agenda Peluncuran Hasil SPHPN dan SNPHAR, Peluncuran Awal ALIFA, di Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

1. Ada penurunan prevalensi kekerasan seksual atau fisik

Agenda Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024, di Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Temuan utama dalam SPHPN Ini pertama terjadinya penurunan prevalensi kekerasan seksual dan atau fisik terhadap perempuan dari tahun 2021. Ada penurunan 2,1 persen dalam setahun terakhir dan 2 persen seumur hidup dibandingkan 2021.

Kedua berapa kelompok perempuan, seperti perempuan yang tinggal di perkotaan, perempuan yang berpendidikan SMA ke atas dan perempuan yang bekerja, memiliki prevalensi kekerasan fisik dan atau seksual yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

2. Satu dari empat perempuan alami kekerasan seksual selama hidupnya

Agenda Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024, di Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Ketiga hasil SPHPN 2024 menunjukkan pencapaian atas target RPJMN 2020-2024. Kemudian satu dari empat perempuan di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata global yang mencatat satu dari tiga perempuan.

“Tingkat prevalensi kekerasan fisik dan atau seksual terhadap perempuan di Indonesia lebih rendah dari rata-rata global,” kata Ratna.

Selain itu, kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga mengalami penurunan, terutama di kalangan perempuan muda. Kemudian, praktik sunat perempuan menurun, sementara satu dari lima perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setahun terakhir, dengan penurunan KDRT sebesar 2,5 persen dibandingkan 2021.

3. Gunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif

Agenda Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024, di Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Ratna menjelaskan, SPHPN 2024 menggabungkan dua model analisis. Pertama analisis kuantitatif dilakukan menggunakan data hasil SPHPN 2024. Survei dilakukan di 38 provinsi di Indonesia menggunakan CAPI kepada 14.240 rumah tangga yang tersebar di 1.424 blok sensus. Selain itu hasil tahun 2024 dikomparasikan dengan data hasil analisis tahun SPHPN 2021 dan 2016 yang telah terangkum dalam laporan hasil analisis SPHPN 2021.

Kemudian, studi kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan wawancara berkelompok di lima Kabupaten atau kota. Wawancara mendalam dilakukan kepada perempuan penyintas kekerasan, tokoh Masyarakat/agama, dan perwakilan UPTD-PPA. Sedangkan, wawancara kelompok dilakukan kepada laki-laki dewasa. Pelaksanaan SPHPN adalah kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), LPEM FEB UI, dan UNFPA.