Suara Warga Jakarta Era Pramono: Transportasi, Taman, hingga Blok M

Namun demikian, dia menilai belum semua akses transportasi yang merata sehingga tidak semua rumah ASN bisa menjangkau transportasi massal.

“Di lapangan masih ada kendala, terutama bagi ASN yang rumahnya jauh atau belum terjangkau transportasi massal, jadi harus cari titik terdekat,” kata dia.

Selain itu, Pramono dinilai cakap berkomunikasi dan sosok figur yang tenang serta bijaksana. Hal tersebut terlihat saat adanya efisiensi anggaran. Pramono tidak mengusik gaji atau tunjangan ASN.

Sementara itu Devi Apriliani (25) menilai kebijakan Pemprov DKI yang dirasakan langsung yakni penataan di kawasan Blok M Hub, Jakarta Selatan. Perpanjangan jam operasional Taman Literasi Martha Christina Tiahahu hingga pukul 22.00 WIB membuat kawasan tersebut semakin ramai, terutama pada malam hari. Aktivitas kuliner dan ruang publik yang tetap hidup membuat Blok M terasa seolah tak pernah tidur.

“Sekarang Blok M beda banget. Malam hari justru makin ramai, banyak kuliner baru, orang nongkrong, taman juga masih buka. Rasanya kawasan ini nggak pernah tidur,” ujarnya.

Meski demikian, warga Rawamangun ini menyampaikan sejumlah catatan kritis. Kepadatan pengunjung pada malam hari dinilai memicu kebisingan, persoalan parkir, hingga kemacetan lokal, terutama saat akhir pekan.

“Parkir masih semrawut sih kalau di Blok M," ujar karyawan swasta tersebut.

Tidak jauh beda, warga Cawang, Jakarta Timur, Fatimah, mengatakan perpanjangan jam sejumlah taman membuat dia bisa melepas sejenak penat usai bekerja. Meski demikian dia menilai banjir dan macet masih jadi Pekerjaan Rumah dan dirasakan warga meski ganti pimpinan.

"Tiap jam berangkat dan pulang kerja duh macetnya parah, kayaknya gak pernah gak macet deh siapapun pemimpinnya. Selain macet juga banjir masih dimana-mana," ucapnya.

Selain itu, sebagai pengguna Transjakarta, dia meminta agar ada perbaikan di rute yang ramai seperti koridor 9 atau koridor 5 M.

"Jangan diperluas dulu rutenya, fokus perbaikan rute yang ada. Karena jam sibuk padat banget Transjakarta, ditambah jalanan macet terus" keluhnya.

Sementara Warga Rusun Marunda, Jakarta Utara, meminta Pramono mengkaji ulang kebijakan revitalisasi rusun, khususnya terkait kemampuan bayar penghuni.

Warga menilai, tanpa perhitungan yang matang, kebijakan pemindahan ke tower baru berpotensi menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Didik, warga Rusun Marunda, mengatakan revitalisasi hunian pada dasarnya disambut positif. Namun, ia menekankan pentingnya menyesuaikan biaya sewa dengan kondisi ekonomi warga. Menurutnya, tingkat pengangguran di lingkungan rusun masih cukup tinggi, sementara daya bayar masyarakat tergolong rendah.

“Kalau kemampuan bayar tidak dihitung, bisa terjadi pengusiran secara sistem karena warga tidak sanggup membayar,” ujarnya.

Saat ini saja, lanjut Didik, masih banyak penghuni yang menunggak biaya sewa rusun meski tarifnya telah disubsidi sekitar Rp150 ribu hingga Rp160 ribu per bulan. Ia mempertanyakan kesiapan warga jika harus dipindahkan ke tower dengan biaya yang lebih tinggi.

“Bagaimana kalau masyarakat dengan daya bayar rendah dipindahkan ke hunian yang lebih mahal?” katanya.

Selain persoalan hunian, Didik juga menyoroti minimnya fasilitas pendidikan di wilayah Marunda. Hingga kini, Kelurahan Marunda belum memiliki Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan anak-anak setempat dalam sistem zonasi pendidikan seiring bertambahnya jumlah penduduk di kawasan tersebut.

Meski menyampaikan kritik, Didik mengapresiasi pelayanan publik di Kelurahan Marunda yang dinilainya sudah cukup baik dan responsif, mulai dari layanan kependudukan hingga peran petugas lapangan.