Jakarta, IDN Times - Suasana berbeda terlihat di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Jakarta Pusat, pada hari pertama penerapan work from home (WFH), Jumat (10/4/2026).
Area perkantoran tampak lebih lengang dibanding hari kerja biasanya, seiring penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara (ASN) sesuai kebijakan pemerintah.
Pantauan IDN Times di lokasi pada pukul 09.30–10.00 WIB menunjukkan kondisi kantor yang relatif sepi. Area parkir kendaraan roda empat hanya diisi beberapa mobil saja, menandakan sebagian besar ASN bekerja dari rumah.
Di area dalam gedung, aktivitas juga tampak minim. Hanya terlihat satu petugas keamanan berjaga serta tiga petugas kebersihan yang beraktivitas di lobi.
“Iya, hari ini perdana WFH, tapi bukan berarti kantor full kosong, masih ada beberapa yang piket di dalam,” ujar salah satu petugas di lokasi.
Meski mayoritas pegawai bekerja dari rumah, operasional layanan publik tetap berjalan. Petugas memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terdampak oleh kebijakan ini.
“Untuk layanan publik masih berjalan seperti biasa,” kata dia.
Hal ini sejalan dengan komitmen Kemen PPPA untuk menjaga kualitas layanan, terutama bagi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan cepat dan berkelanjutan.
Sekretaris Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu, mengatakan, penerapan WFH di Kemen PPPA bukanlah kebijakan yang sepenuhnya baru. Sebelumnya, kementerian ini telah menerapkan work from anywhere (WFA) setiap hari Jumat sejak 2025.
Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui survei, pola kerja fleksibel tersebut dinilai efektif.
"Pegawai tetap produktif, layanan publik tidak terganggu, serta terjadi efisiensi penggunaan energi seperti listrik, air, dan bahan bakar," kata dia.
Selain itu, perubahan pola kerja ini juga menjadi langkah strategis dalam mendorong budaya kerja yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan capaian kinerja organisasi.