Sudirman Said Sebut Darurat Korupsi, Bagaimana Faktanya?

Masih dalam akun Twitternya, Sudirman mengatakan, dalam 14 tahun, lebih dari 600 penyelenggara negara masuk penjara karena korupsi. Dari jumlah itu, 302 di antaranya terjadi di era Presiden Jokowi.

"Trendnya memburuk. Ada yang harus dikoreksi dari iklim bernegara kita," tulisnya.

Sudirman juga menyebut, ada seorang jenderal ditetapkan menjadi tersangka korupsi menjelang diangkat menjadi pimpinan tertinggi instansi penegak hukum.

"Praperadilan batalkan status tersangkanya. Presiden Jokowi tetap menaikkan pangkatnya, dan memberinya jabatan strategis. Kok bisa?" tweet Sudirman.

Dia juga menyinggung seorang menteri aktif yang belum lama diangkat oleh Presiden Jokowi, menjadi tersangka korupsi. Dia pun menuding Presiden Jokowi tidak hati-hati menentukan anggota timnya.

"Presiden Jokowi kurang hati-hati dalam memilih timnya, mengabaikan cek dan ricek. Ada yang harus dikoreksi dalam iklim bernegara kita," tweet Sudirman lagi.

Sudirman mengungkapkan, korupsi terjadi merata di semua lini. Hal ini telihat dari orang-orang yang diperjara karena korupsi terdiri dari 5 pimpinan lembaga tinggi negara, 229 anggota legislatif, 29 menteri/kepala lembaga, 20 gubernur, 91 bupati/walikota/wakilnya, dan 30 polisi, jaksa dan hakim.

"#DaruratKorupsi Suatu kajian menyimpulkan: Pemerintahan belum sepenuhnya merujuk pada Tap MPR No. XI/1998 dan Tap MPR No.VIII/2001. Delapan Agenda Anti Korupsi 2014-2019 yang dijanjikan Presiden @jokowi juga belum terpenuhi. Silakan kaji," tulis Sudirman.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo sendiri sebelumnya dalam menanggapi pernyataan capres Prabowo Subianto bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4, menyatakan apa yang dikatakan oleh Prabowo tidak sesuai dengan hasil presentasi yang dibacakan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

Jokowi menilai, korupsi di Indonesia semakin berkurang signifikan. Ia pun melihat indeks prestasi korupsi Indonesia yang berada di peringkat 37. Menurut Jokowi suatu pencapaian yang cukup bagus.

"Dari yang sebelumnya kita terjelek di dunia, di ASEAN saja kita jelek, sekarang sudah baik indeks prestasi korupsi kita pada angka 37, ini patut kita syukuri," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

"Jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa korupsi kita stadium 4, tidak ada. Kenaikannya seperti itu harus kita syukuri, bagus sekali," lanjut dia.

Meski demikian, Jokowi mengungkapkan masih banyak yang perlu dibenahi. Kenaikan dalam indeks prestasi korupsi yang telah berada di peringkat 37 harus menjadi acuan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya merilis hasil survei tingkat angka korupsi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Hal mengejutkan terjadi pada 2018, sebab tren angka korupsi di Tanah Air menurun.

Anggota Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan, pada semester I 2018, tren penurunan angka korupsi sangat jauh signifikan ketimbang dua tahun terakhir pada periode yamg sama.

"Pada semester I 2018 penegak hukum berhasil melakukan penindakan kasus korupsi 139 kasus, dengan 351 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nilai kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yaitu Rp1,09 triliun dan nilai suap Rp42,1 miliar," ujar Wana Alamsyah di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (18/9).

Apabila dibandingkan dengan 2016 dan 2017 pada semester yang sama, terlihat adanya penurunan yang signifikan. Pada 2016 semester I ada 210 kasus korupsi dengan penetapan tersangka 500 orang. Sedangkan, pada semester I 2017 mengalami peningkatan menjadi 266 kasus dan 587 tersangka.

Menurut Wana, penurunan itu di antaranya karena ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum dengan mengenakan pasal pidana pencucian uang di setiap kasus korupsi yang terjadi.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, ada pergeseran usia pelaku tindak korupsi yang semakin muda. Salah satu penyelenggara negara masih berusia muda namun sudah dilabeli koruptor adalah Zumi Zola.

Publik Indonesia sempat menaruh harapan yang besar kepada politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Bagaimana tidak, baru di usia 35 tahun, ia sudah terpilih menjabat sebagai Gubernur Jambi. Tetapi, dua tahun menjabat, Zumi justru terpuruk dan diduga memberikan uang suap kepada anggota DPRD supaya RAPBD tahun 2018 disetujui.

Melihat hal itu, Agus pun mengaku prihatin. Ia melihat saat ini anak muda di Indonesia yang terjun ke politik bukan karena didorong memiliki kesadaran ingin memperbaiki kondisi di Tanah Air.

"Mereka terjun ke politik, karena orangtuanya sudah lebih dulu ada di sana," ujar Agus dalam kuliah Webbinar bersama dengan mahasiswa Indonesia yang berada di Munich, Jerman pada Senin malam (6/8).