Sumatera Barat Belum akan Terapkan PSBB untuk Atasi COVID-19

13 Apr 2020, 11:01 WIB

[Ilustrasi] Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2020). Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari dimulai pada 10 April hingga 23 April 2020. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Padang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai hari ini masih belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), meski angka kasus positif wabah mematikan itu kian hari kian meningkat. Pemberlakuan pembatasan selektif yang sudah berjalan selama ini, diklaim masih mampu mengatasi persoalan COVID-19 di Ranah Minang.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang mengkaji seluruh aspek jika kemudian memang mengharuskan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti, yang sudah dilakukan oleh ibu kota Jakarta. Aspek yang sedang dikaji tersebut, meliputi aspek COVID-19 secara menyeluruh, aspek ketahanan pangan, hingga angka kematian.

“Belum, kita belum mengajukan untuk pemberlakuan PSBB. Kita sedang kaji lebih lanjut. Litbang saat ini sedang penelitian soal itu. Ada banyak hal yang harus kita kaji. Kabupaten dan kota yang ada, juga sampai saat ini belum ada yang mengusulkan untuk PSBB itu," kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Sabtu (11/4).

1. Masih terapkan pembatasan selektif

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, saat mengukur suhu tubuh penumpang di rute Parbatasan Kabupaten Limapuluh Kota-Riau. IDN Times/Andri NH

Menurut Nasrul Abit, sembari menunggu hasil kajian dari tim Litbang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih memberlakukan kebijakan pembatasan selektif. Setiap pintu masuk ke Sumatera Barat, terdapat posko jaga. Seluruh masyarakat dari luar yang masuk diperiksa kesehatannya dan di beri blanko isian untuk mempermudahkan petugas melakukan tracing.

“Pembatasan selektif yang kita terapkan saat ini, berdasarkan hasil evaluasi ya, cukup bagus. Cukup efektif. Posko yang ada di setiap pintu masuk, sangat membantu. Mempermudah kita mendata berapa orang yang masuk, berapa yang sudah di isolasi, berapa yang tercatat masuk dalam PDP,” ujar Nasrul.

2. Keputusan diambil melalui rapat

Rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (9/3). Andri NH

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan Sumatera Barat juga akan memberlakukan PSBB, sama seperti yang sudah dilakukan oleh Jakarta. Apalagi, mengingat masih banyaknya perantau yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Puncak pandemik COVID-19 Sumatera Barat, diprediksi akan terjadi pada Mei mendatang. Atau bertepatan dengan Hari Raya Idulfitri.

Nasrul Abit menegaskan, jika nanti memang harus diberlakukan PSBB, maka tentu saja akan diputuskan dalam rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Namun, tentu setelah hasil kajian dari Balitbang kita keluar. Sehingga, ketika diberlakukan PSBB, memang benar-benar sudah siap. Meski demikian, Nasrul Abit berharap PSBB tidak diterapkan, cukup dengan pembatasan selektif.

Namun, itu juga butuh dukungan dari masyarakat. Jika masyarakat bisa mengikuti instruksi pemerintah dan disiplin, Pemprov Sumbar akan mampu mengatasi persoalan COVID-19 tanpa harus memberlakukan PSBB.

3. Ada pro dan kontra dari masyarakat

Ilustrasi posko kesehatan mudik (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Nasrul Abit tak menampik, baik pemberlakuan pembatasan selektif mau pun Pembatasan Sosial Berskala Besar jika nanti diterapkan, tetap akan menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian, Nasrul Abit memastikan apa pun keputusan yang diambil pemerintah, itu adalah keputusan yang terbaik.

Pemerintah, tentu saja berupaya keras agar persoalan COVID-19 ini cepat selesai.

“Maka dari itu, harapan kita adalah orang yang pulang dari rantau ini, mereka harus didata lengkap, harus isolasi mandiri di rumah sendiri. Bagi mereka. Bagi yang perlu diperiksa, sekarang sudah mulai bisa, segera periksa di lab. Sehingga prediksi kita, akan terjadi puncak pada bulan Mei besok tidak terjadi. Jadi, sekali lagi belum putus ya soal PSBB. Masih dalam kajian. Saya harap masyarakat dapat ikut serta bekerja sama dengan kita mengatasi persoalan COVID-19 ini. KIta juga sudah mengeluarkan instruksi untuk pembentukan Gugus tugas yang akan memantau orang yang pulang kampung. Gugus itu, sampai ke tingkat RT, RT, jorong atau desa. Sehingga, yang pulang ke kampung benar-benar bisa diawasi,” tutup Nasrul Abit.