Direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. (Tangkapan layar YouTube Indikator Politik Indonesia)
Sementara, Direktur eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi mengatakan IPI tidak menanyakan kepada responden soal tingkat kepercayaan publik usai dia lengser sebagai presiden. Survei terakhir IPI soal Jokowi dilakukan pada September 2024 lalu. Hasilnya, lebih dari 70 persen responden masih percaya kepada ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu.
"Approval rating Beliau pada September 2024 mencapai 75 persen. Memang agak sedikit turun angkanya dibanding September 2024, sempat 81 persen. Tetapi, masih mayoritas masyarakat puas ke Pak Jokowi," kata Burhanuddin.
IPI kemudian menangkap ada respons yang tinggi dari publik terkait keraguan ijazah Jokowi. Burhanuddin mengatakan di dalam ilmu politik persepsi publik jauh lebih penting dibanding fakta suatu peristiwa.
"Kan kalau dari sisi fakta, Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Demikian pula dengan UGM. KPU yang berkali-kali menerima berkas Pak Jokowi juga sudah mengatakan ijazah Pak Jokowi asli karena itu menjadi syarat pendaftaran sebagai wali kota, gubernur hingga presiden," tutur dia.
Namun, hasil survei IPI tersebut, kata Burhanuddin menjadi jawaban dari sikap publik yang diam dan menyaksikan perdebatan soal kesahihan ijazah Jokowi.
"Ternyata kalau ditanya, posisi mereka di mana. 66,9 persen hingga 70 persen ternyata menyatakan masyarakat tidak percaya (ijazah Jokowi palsu)," katanya.
Di sisi lain, Burhanuddin menilai publik terlalu banyak menghabiskan energi untuk isu yang kurang esensial seperti keaslian ijazah Jokowi. "Sehingga, mengurangi perhatian kita pada isu yang lebih besar, seperti isu ekonomi, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dwifungsi TNI, itu isu-isu yang lebih penting untuk diberi perhatian," ujarnya.