Survei IPO: Publik Minta 3 Menteri Diganti, Termasuk Menkum HAM

08 Feb 2020, 14:50 WIB

(Menkum HAM Yasonna Laoly minta maaf soal ucapan yang menyinggung warga Tanjung Priok) ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Jakarta, IDN Times - Indonesia Political Opinion (IPO) meenyampaikan hasil surveinya terkait evaluasi dan pengukuran persepsi publik atas kinerja 100 hari kabinet Indonesia Maju. Dalam evaluasi tersebut dipaparkan tiga nama menteri yang oleh masyarakat diharapkan untuk segera diganti. Salah satu nama yang muncul agar segera digantik oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Hasil survei disampaikan dalam diskusi mingguan Polemik di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (8/2). Penelitian ini melibatkan 1.600 responden dengan angka margin of error 4 persen.

Lalu, siapa lagi dua menteri lainnya yang layak dicopot oleh Presiden Jokowi? Siapa yang pantas menggantikan nama-nama itu?

1. Ini tiga nama menteri yang layak dicopot

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (IDN Times/Lia Hutasoit)

Direktur IPO, Dedi Kurnia menyampaikan ada tiga nama menteri yang dirasa masyarakat perlu untuk diganti oleh Presiden Jokowi. "Yang pertama muncul dan layak diganti adalah Menkumham Yasona Laoly, 36 persen," kata Dedi membacakan hasil surveinya.

Nama kedua yang dianggap perlu diganti adalah Menteri Fachrul Razi dengan angka 32 persen dan nama ketiga adalah Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny G. Plate dengan angka 29 persen. Tingginya desakan dari masyarakat agar ketiga menteri itu diganti dipengaruhi oleh kinerja kementerian yang dipimpin oleh ketiganya yang dinilai tidak optimal.

Validitas data dengan metode yang digunakan dalam survei ini memiliki rentang minimum 94 persen, dan maksimum 97 persen.

2. Publik menilai pergantian menteri perlu dilakukan

Diskusi Polemik 100 Hari Kabinet Indonesia Maju (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Menurut Dedi, hal mengejutkan dari penelitian ini adalah sebanyak 42 persen responden menilai pergantian menteri perlu dilakukan meski mereka baru bekerja selama 100 hari pertama. Sedangkan ada 36 persen responden menjawab tidak perlu pergantian menteri dilakukan dan 22 persen sisanya tidak menjawab perlu atau tidaknya menteri diganti.

3. Wakil menteri juga dianggap perlu diganti

IDN Times/Shemi

37 persen responden IPO juga merasa sejumlah wakil menteri perlu diganti. Sedangkan 21 persen menjawab tak perlu ada wakil menteri yang perlu diganti dan 42 persen memilih untuk tidak dijawab.

Responden IPO sebanyak 29 persen menilai wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmojo layak untuk diganti. Mengikuti di bawahnya 27 persen responden menilai Wakil Menteri Pariwisata, Angela H. Tanoesoedibjo layak diganti.

Sebanyak 24 persen menilai Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Sirgear juga dianggap perlu diganti.