Survei KPAI: Selama Pandemik Virus Corona Banyak Siswa Sulit Bayar SPP

12 Mei 2020, 04:00 WIB

Ilustrasi sekolah dari rumah. IDN Times/Arief Rahmat

Jakarta, IDN Times – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama COVID-19. Survei ini berangkat dari banyaknya pengaduan selama PJJ.

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti mengatakan, siswa memiliki masalah terkait ekonomi saat PJJ di tengah pandemik virus corona.

Dari hasil survei ini ditemukan bahwa banyak siswa yang kesulitan membayar uang iuran sekolah atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

“Nah pembayaran uang sekolah ternyata terjadi keberatan dari hasil survei, karena mereka (siswa) menilai keluarga mereka sulit, untuk makan susah ditambah uang kuota dan sekarang harus bayar uang sekolah,” kata Retno dalam webinar kolaborasi AJI dan Unicef yang bertema ‘Tantangan Menjaga Kesejahteraan Anak Saat Pandemik’, Senin (11/5).

1. Survei dilakukan pada 1.946 siswa

Ilustrasi belajar di rumah (IDN Times/Rochmanudin)

Survei ini dilakukan di 20 provinsi dan 54 kabupaten serta kota di Indonesia. KPAI mengadakan survei pada 13-21 April. Responden dari survei adalah 246 pengadu KPAI sebagai responden utama dan 1.700 siswa sebagai responden pembanding, serta 575 guru.

Survei dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan teknik multistage random sampling.

Responden mayoritas adalah anak perempuan sebanyak 67,9 persen dan 32,1 persen laki-laki. Responden mayoritas adalah siswa jenjang pendidikan SMA dengan persentase 64 ,5 persen dan 33,6 persen siswa SMP serta 1,9 siswa SD.

2. Ada yang tidak mau membayar SPP, namun ada yang bayar setengahnya

Ilustrasi uang. IDN Times/Ita Malau

Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 56,6 persen siswa menolak untuk membayar SPP akibat dampak ekonomi. Sedangkan 29,1 persen lainnya masih berupaya membayar secara utuh biaya SPP.

Namun, ada juga 14,3 persen siswa yang memilih membayar setengah dari jumlah SPP mereka.

“Artinya tidak ada proses belajar, tidak ada listrik, air, eskul jadi minta dikurangi,” ujarnya.

3. Sebanyak 38 persen orang tua siswa ternyata pekerja harian

Ilustrasi KRL beroperasi selama PSBB (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Penolakan ini timbul akibat adanya masalah ekonomi selama masa pandemik virus corona. Retno mengatakan, sebagian besar orang tua responden siswa adalah pekerja harian, yang jika tidak bekerja sehari saja tidak akan mendapat uang.

“Jadi kami tanya orang tua mereka bekerja apa, dan ternyata memang 38 persen pekerja harian. Inilah kenapa kemudian membuat mereka tidak sanggup membayar uang sekolah,” kata Retno.

4. Meminta uang SPP dikurangi

Siswa-siswi SMP Gotong Royong saat menjalani proses KBM sebelum pandemik COVID-19. Dok: istimewa

Walaupun demikian, ada sekitar 22,4 persen orang tua responden yang bekerja sebagai pekerja bulanan, dan 20,4 persen lainnya adalah pegawai negeri sipil, serta 19,2 persen lainnya adalah pekerja informal.

Namun tak sedikit juga yang meminta agar ada pengurangan uang SPP bulanan karena orang tua mereka juga terdampak COVID-19, seperti penghasilannya menurun hingga mengalami PHK.