Yogyakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan survei penilaian integritas. Salah satu yang menjadi sorotan adalah 95 persen responden mengaku melihat adannya pemberian uang ke pegawai di layanan publik.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dalam pembukaan acara talkhsow bertajuk 'Kolaborasi Bangun Integritas: Dari Data ke Aksi Nyata' dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
"Sebanyak 95 persen responden mengaku pernah melihat pegawai menerima pemberian uang di level layanan publik," ujarnya, Selasa (9/12/2025)
Tak cuma menerima uang, responden menyebut pegawai layanan publik juga menerima barang maupun fasilitas. Agus menyebut sepertiga responden juga menyatakan keputusan di kantornya dipengaruhi faktor kekerabatan. Hal itu merupakan tindakan merusak.
"Celah ini akan merusak tatanan secara keseluruhan. Karena apa? Orang yang punya kemampuan accessibility, intervensi, itu sedikit sekali," ujarnya.
Dalam Hakordia 2025, KPK mengumumkan bahwa indeks penilaian integritas nasional pada 2025 mencapai 72,32. Angka ini didapat berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK.
Skor tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, rata-ratanya masih rentan.
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Survei KPK: 95 Persen Responden Lihat Pegawai Layanan Publik Terima Uang

5 Pimpinan KPK. (IDN Times/Aryodamar)
Intinya sih...
Sebanyak 95% responden melihat pegawai layanan publik terima uang, barang, atau fasilitas.
Sepertiga responden menyatakan keputusan di kantornya dipengaruhi faktor kekerabatan.
Indeks penilaian integritas nasional pada 2025 mencapai 72,32, dengan peningkatan dibanding sebelumnya.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Editorial Team
EditorDheri Agriesta
Follow Us