Direktur Eksekutif Prolog, Arifuddin Hamid, menjelaskan hasil survei kinerja menteri teknis.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto meraih kepuasan tertinggi.
Yandri masuk tiga besar karena berhasil mengonsolidasikan kebijakan desa berorientasi pada hasil dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Lembaga riset Public Research on Governance (Prolog) merilis hasil survei terbaru terkait kinerja satu tahun pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Survei ini mengukur kinerja pemerintahan melalui lima faktor utama yakni efektivitas kebijakan, manfaat publik, konsistensi antarprogram, integritas pelaksanaan, serta empati dan responsivitas sosial.
Direktur Eksekutif Prolog, Arifuddin Hamid, menjelaskan, survei ini dirancang untuk memotret persepsi publik terhadap kinerja para menteri, baik dari sisi koordinasi kebijakan lintas sektor maupun efektivitas program di tingkat pelaksanaan.
Hasilnya, dalam kategori Menteri Teknis, tiga nama dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dengan raihan 79,4 persen; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman 78,9 persen, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto 78,6 persen.
“Legitimasi pemerintahan terbentuk dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Publik menghargai kebijakan yang berdampak langsung dan dijalankan dengan tata kelola yang transparan,” ujar Arifuddin dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).
Berbeda dari sejumlah survei lainnya. Dalam survei ini, nama Yandri masuk tiga besar menteri dengan kinerja terbaik. Arifuddin menjelaskan, publik menilai Yandri Susanto masuk tiga besar karena keberhasilan mengonsolidasikan kebijakan desa yang berorientasi pada hasil dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangan publik, Yandri dianggap mampu menjaga kesinambungan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal dengan pendekatan yang partisipatif dan adaptif terhadap konteks sosial desa. Langkah-langkah kebijakan seperti percepatan penyaluran dana desa, penguatan BUMDes sebagai basis ekonomi komunitas, dan peningkatan kapasitas aparatur desa menunjukkan arah kebijakan yang lebih terukur dan inklusif.
“Dalam konteks tata kelola, Yandri menjadi contoh bagaimana kebijakan desa bisa dijalankan dengan disiplin teknokratis tanpa kehilangan empati sosial,” ujar Arifuddin.
Sementara dari sisi kelembagaan, hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang beriringan dengan peningkatan kinerja Bumdes yang sudah ada selama ini membuktikan kapasitas Kementerian Desa dalam mengonsolidasikan pemberdayaan masyarakat dalam satu sistem tata kelola yanh tidak hanya administratif, tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi desa yang lebih nyata.
Adapun survei ini dilaksanakan pada 7 sampai 14 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage stratified random sampling
Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dan margin of error ±2,5 persen, berdasarkan Public Governance Performance Framework (OECD–UNDP).