Tahanan di KPK Kehilangan Hak untuk Mencoblos Saat Pilkada 2018

Febri menjelaskan selama ini tahanan yang ditahan di wilayah hukum KPK belum pernah diizinkan keluar demi kepentingan mencoblos saat pesta demokrasi. Bahkan, mereka juga gak diizinkan untuk ikut berkampanye. Padahal, banyak tahanan di rutan tersebut yang merupakan calon kepala daerah dan tengah berlaga di Pilkada 2018.

Sebut saja Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae, Bupati Tulunagung, Syahri Mulyo dan Bupati Jombang, Nyono Suharli.

"Pilkadanya baru bisa kami fasilitasi kalau itu terjadi di wilayah hukum rutan KPK, seperti saat Pilkada DKI, maka orang-orang yang memiliki KTP DKI akan kami fasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya," kata Febri.

Hal itu, mau gak mau menjadi konsekuensi mereka berbuat korupsi, karena sebagai tahanan mereka telah kehilangan hak untuk merdeka dan bepergian.

Hal lain yang perlu kalian ketahui yakni ketika calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada 2018 ditangkap oleh penyidik KPK karena berbuat korupsi, maka bukan berarti karier politiknya tamat. Mereka masih memiliki peluang untuk menang Pilkada hingga dilantik di rutan.

"Kalau dia (calon kepala daerah) ditangkap (KPK) dan statusnya masih tersangka maka status dia sebagai kepala daerah masih tetap (bisa dipilih)," ujar Ketua KPU, Arief Budiman ketika diwawancarai IDN Times pada Sabtu (23/6) di Hotel Borobudur.

Bahkan, kalau calon kepala daerah itu keluar sebagai pemenang Pilkada dan status hukumnya belum inkracht, maka ia masih bisa tetap dilantik sebagai kepala daerah. Hal itu pernah terjadi pada 2013 lalu ketika Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dilantik di Rutan Pomdan Guntur Jaya, Jakarta Selatan.

Selain itu pada April 2012, Kementerian Dalam Negeri juga melantik Bupati dan Wakil Bupati Mesuji di Lapas Bawanglatak, Menggala. Pasangan Khamamik dan Ismail Ishak ditahan karena terbukti menyalahgunakan APBD Tuba.

Tentu ketika Pilkada digelar, sudah menjadi keinginan semua pihak agar dihasilkan pemimpin yang berkualitas. Masalahnya, gak sedikit dari mereka yang ingin terpilih tetapi melakukan cara-cara di luar kepatutan. Salah satunya dengan menawari calon pemilih sejumlah uang. Sebagian menyarankan uangnya tetap diambil, tapi belum tentu memilih individu yang bersangkutan.

Namun, lembaga anti rasuah menyarankan agar publik menolak secara penuh tawaran uang tersebut.

"Proses Pilkada yang bersih tanpa politik uang menjadi harapan berbagai pihak agar bisa menghasilkan pemimpin terbaik di masing-masing daerah. Oleh sebab itu, kami berharap suara-suara agar tidak dijual dengan uang untuk kepentingan sesaat. Sebab, kalau tidak, maka gak akan bisa dihasilkan pemimpin daerah yang berkualitas nantinya," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Saat ini, lembaga anti rasuah sudah memproses 95 kepala daerah dimulai dari tingkat bupati hingga gubernur di 108 kasus korupsi dan pencucian uang. Dari data KPK, kepala daerah yang diproses karena berbuat korupsi, paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 12 orang. Lalu disusul provinsi Jawa Timur 11 orang dan Sumatera Utara 9 orang.

"Harapan KPK tentu dilahirkan pemimpin yang berintegritas sehingga gak ada lagi yang berbuat korupsi," kata dia lagi.