Tak Hanya PKI, Kelompok Ini Juga Pernah Lakukan Kudeta di Indonesia

Peristiwa kudeta pertama terjadi pada 3 Juli 1946. Kala itu, ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Belanda, menyebabkan percobaan kudeta terhadap pemerintah kabinet Sutan Sjahrir.

Namun, rencana penculikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir pun tercium. Pemerintah kemudian merespons dengan bergerak cepat untuk menangkap tokoh-tokoh oposisi seperti Tan Malaka, Achmad Soebardjo, dan Sukarni. Ketiganya dituduh hendak melakukan percobaan kudeta kepada Kabinet Sutan Sjahrir. 

Anehnya Sutan Sjahrir tetap berhasil diculik oleh kelompok tak dikenal pada 3 Juli 1946. Sehingga Presiden Soekarno menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Tak berlangsung lama, Mayor Jenderal Sudarsono yang mengklaim sebagai pelaku utama penculikan menghadap Soekarno bersama beberapa rekannya untuk menyodorkan empat maklumat agar segera ditandatangani Presiden Sukarno.

Seperti dikutip dari buku Peristiwa 3 Juli 1946: "Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia". Peristiwa ini kemudian ditafsirkan sebagai percobaan kudeta, karena bersifat memaksa Presiden Sukarno untuk menyanggupi permintaan mereka.

Adapun permintaan mereka adalah Presiden Sukarno memberhentikan Kabinet Sjahrir II, menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik. Selain itu Presiden Sukarno diminta untuk mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik yang diketuai Tan Malaka dan beranggotakan Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Buntaran Martoatmodjo, Budiarto Martoatmodjo, Sukarni, Chaerul Saleh, Sudiro, Gatot, dan Iwa Kusuma Sumantri. 

Tak terima dengan permintaan tersebut, Presiden Sukarno akhirnya memerintahkan penangkapan para pengantar maklumat tersebut. Empat belas orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. Diketahui Mayor Jenderal Sudarsono dan Muhammad Yamin dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara. 

Kudeta PKI pertama kali tercatat di Kota Madiun pada 1948. Pemberontakan kelompok kiri itu tergabung dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Awal kisah kudeta ini berupa jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin lantaran tak lagi mendapat dukungan sejak disepakatinya Perjanjian Renville. Sehingga, ditunjuklah Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri yang baru. Walhasil, Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian Kabinet tersebut.

Lantas tokoh kelompok kiri lainnya, Musso, dalam sidang Politbiro PKI pada 13-14 Agustus 1948 menawarkan gagasan yang disebutnya "Jalan Baru" untuk Republik Indonesia. Musso adalah dedengkot komunis Indonesia yang telah lama tinggal di Uni Soviet.

Dalam gagasannya itu, Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan nama PKI. Partai itu beraliran Marxsisme-Leninisme. Partai ini juga yang memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional.

Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet guna mematahkan blokade Belanda. Gagasan Muso ini langsung diamini oleh Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya dengan berencana untuk menguasai pelbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yakni, kota Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. 

Muso dan kelompoknya melakukan demonstrasi dan aksi pengacauan lainnya seperti penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap dapat menggagalkan aksi kudetanya, serta mengadu domba TNI.

Mencium aroma kudeta kelompok kiri itu, pemerintah langsung sigap. TNI yang tidak terlibat adu domba langsung memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini langsung dipimpin oleh kolonel Gatot Subroto. Sementara TNI tengah mengamankan Surakarta, Musso dan rekan kelompok kiri lainnya itu bergerak menuju Kota Madiun dan mendeklarasikan Negara Madiun di sana. Itu penyebabnya dinamakan kudeta PKI di Madiun.

Peristiwa ini dikenal dengan kudeta Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada 23 Januari 1950. Kelompok yang melakukan kudeta ini dinamakan Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) di bawah pimpinan mantan Kapten Raymond Westerling. Dalam pergerakannya mereka masuk ke kota kembang dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. 

Aksi segerombolan ini amat mengerihkan. Apalagi, kudeta ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling. Bahkan, gerakan Westerling ini telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Westerling mendirikan APRA dengan merekrut sekitar 500 ribu orang.

Westerling sempat menelepon Panglima Tertinggi Belanda Letjen Buurman van Vreeden untuk meminta restu melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Sukorno. Selanjutnya, Westerling meminta Pemerintahan Soekarno untuk menghargai negara bagian Pasundan dengan mengirim ultimatum kepada pemerintah.

Pemerintah yang kala itu masih tergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) diminta memberikan pengakuan terhadap eksistensi APRA sebagai tentara negara bagian Pasundan. Bahkan, Westerling dan anak buahnya menuju Jakarta untuk menangkap Presiden Sukarno.

Pada akhirnya kudeta APRA tidak pernah terwujud. Penyebabnya karena APRA tidak mendapat dukungan dari Tentara Islam Indonesia (TII). Akhirnya Westerling kekurangan pasokan senjata dan juga ditinggalkan oleh pasukannya.

Kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Darul Islam (DI) yang dipimpin Daud Beureuh asal Aceh dan Negara Islam Indonesia (NII) dibawah kepemimpinan Imam Besar NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dilakukan lantaran ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia.
 
Gerakan ini telah terjadi sejak 7 Agustus 1942 dimana Indonesia belum merdeka kala itu. Kelompok ini memproklamasikan kemerdekaannya dengan langsung berperang dengan para serdadu Belanda di wilayah Jawa Barat. 

DII dan NII memproklamasikan hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Kemudian hukum yang tertinggi adalah Alquran dan Sunah.

Kudeta ini berhasil digagalkan TNI setelah menangkap hidup-hidup Kartosoewirjo yang melakukan perang gerilya di hutan pada 1962. Menariknya Kartosoewirjo sendiri merupakan sahabat dan rekan seperjuangan Presiden Sukarno.

Kudeta Gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia (PKI) ini adalah kudeta terkahir yang pernah terjadi di Indoneisa. Namun, peristiwa kelam di malam jahanam penghujung September itu masih membawa trauma bagi seluruh masyarakat.

Adalah Letnan Kolonel Untung, salah satu komandan batalyon Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Untung adalah komandan lapangan yang menculik enam jendral revolusi dan seorang perwira. Seluruh prajurit matra darat itu tewas dan dikubur di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Meski terus menuai kontroversi, namun PKI telah dinyatakan otak di balik kudeta terhadap Presiden Sukarno lantaran tidak ingin Indonesia dikuasai kelompok fasis dari TNI setelah kesehatan Presiden Sukarno dinyatakan terus menurun.

Presiden Suharto yang kala itu mendapat mandat dari Soekarno langsung menumpas kelompok kiri ini langsung ke akar-akarnya. Belum diketahui pasti berapa jumlah korban tewas yang diduga dari anggota PKI ini. Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) mengklaim jumlah korban tewas dalam tragedi pasca gerakan 30 September 1965 lebih dari 3 juta orang.