Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo dikabarkan akan menambah jabatan wakil menteri (Wamen) di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Tidak tanggung-tanggung, ada enam kursi yang sedang disiapkan.
Apa yang tengah dilakukan Jokowi ini adalah solusi untuk mengakomodasi partai politik pengusung, yang belum kebagian 'jatah' di kabinet.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menilai, apa yang tengah dilakukan Jokowi adalah solusi untuk mengakomodasi partai politik pengusung, yang belum kebagian 'jatah' di kabinet.
“Secara jelas, secara faktual kalau ini politik bagi-bagi kekuasaan, politik akomodasi terhadap pendukung Jokowi yang belum punya jabatan,” kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Selasa (12/11).
Menurut Ujang, Jokowi seharusnya tidak perlu menambah lagi jabatan wamen di luar 12 wamen yang sudah ada, mengingat belum ada urgensi apapun di sejumlah kementerian lainnya.
“Itu pun tidak ditempatkan di tempat yang semestinya. Misalkan Wahyu Trenggono, Wamen Pertahanan, kan dia tidak punya (kapasitas) bidang untuk itu,” kata dia.
Justru, kata Ujang, kementerian yang seharusnya ada wamen justru tidak ada. "Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kemenkumham,” kata dia.
Ujang menilai jabatan wamen sangat tinggi nilai politis nya untuk memuaskan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
“Nah, gelombang yang kedua ini katakan lah kalau ada ditambah enam wamen itu, sudah jelas untuk mengakomodasi Hanura dan lain-lain yang kemarin marah ketika tidak dijadikan wamen,” tutur dia.
Lebih jauh ia menambahkan, jabatan Wamen dinilai kontraproduktif dengan pernyataan Jokowi yang ingin melakukan efisiensi anggaran dengan pemangkasan sejumlah jabatan di birokrasi pemerintahan yang dinilai sebagai pemborosan.
“Tapi faktanya nambah wamen kan ini jadi nambah birokrasi, nambah anggaran. Ini sebenarnya kontraproduktif dengan apa yang digembar-gemborkan oleh pemerintah,” kata Ujang.