Jakarta, IDN Times - Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, bercerita tentang bagaimana negara tempatnya bekerja merespons terorisme dan radikalisme. Teror di gereja di Christchurch menjadi contoh konkret bagi Tantowi.
Hal ini disampaikan Tantowi saat menjadi pembicara dalam Talkshow by IDN Times dengan tema "Membangun Harmoni di Tengah Ancaman Terorisme dan Radikalisme" di IDN Media HQ, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/11).
Tantowi menjelaskan, Selandia Baru merupakan negara kecil yang tidak berpengalaman sama sekali menghadapi terorisme dan radikalisme.
Negara yang terkenal sebagai salah satu negara paling bahagia itu disebut Tantowi kaget saat menerima serangan teror pada Maret 2019 lalu.
"Bahkan tidak pernah mengantisipasi negaranya akan jadi korban dari aksi terorisme," kata Tantowi.
"Wajar tidak ada persiapan. Siapa pun yang tinggal di situ tidak pernah memikirkan negara mereka akan jadi tempat aksi terorisme yang sangat brutal," lanjut dia.
Menariknya, menurut Tantowi, Selandia Baru justru berhasil membalik bencana yang mereka alami menjadi sebuah kesempatan bangkit lebih baik. Selandia Baru disebut Tantowi menjadi contoh dalam hal menangani terorisme.
"Tanpa bikin ulah baru, tanpa bikin keributan baru, dapat diselesaikan dengan baik dan yang penting dunia Islam happy," kata Tantowi. Selandia Baru merupakan negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam.
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, tidak luput jadi sorotan pasca-teror kala itu. Menurut Tantowi, Jacinda mengambil langkah-langkah menarik dan ampuh untuk menghadapi terorisme dan radikalisme di negaranya.
Tantowi bercerita tentang langkah Jacinda dengan berani berucap tidak akan menyebut nama pelaku teror. Jacinda dengan berani berkata pada dunia, masyarakat Selandia Baru tidak takut dan tidak akan pernah mengingat nama dan wajah dari pelaku teror.
"Artinya apa? Percuma melakukan itu (teror) di sini (Selandia Baru)," kata Tantowi. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga langsung membuat undang-undang kepemilikan senjata.