Target Indonesia Emas 2045, MenPANRB: Birokrasi Harus Terus Adaptasi

19 Nov 2025, 13:13 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini (dok. Kementerian PANRB)

Intinya sih...

Indonesia memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045
Reformasi birokrasi bukan wacana, tapi investasi strategis
Seluruh pemangku kepentingan diajak terlibat aktif

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyoroti berbagai tantangan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Mulai dari perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, urbanisasi global, pemanfaatan luar angkasa, dan disrupsi teknologi.

Rini mengatakan, dalam menghadapi tantangan tersebut, birokrasi Indonesia harus terus menyesuaikan diri terhadap tren dan dinamika global.

“Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, tapi juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya. Tidak hanya itu, ASN ke depan juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi,” katanya dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengampu Sasaran dan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

1. Indonesia memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini (dok. Kementerian PANRB)

Saat ini, Indonesia memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, fase yang akan menentukan keberhasilan Indonesia menjadi negara maju, inovatif, dan berdaya saing global.

Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 akan menjadi instrumen strategis pembangunan nasional, yang menentukan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara cepat, responsif, dan berdampak bagi masyarakat.

Selama dua dekade terakhir, perjalanan reformasi birokrasi telah memberikan fondasi penting seperti penyederhanaan strukutur organisasi, transformasi jabatan fungsional, penguatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), konsolidasi pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini telah diimplementasikan dengan baik di 91 persen kementerian/lembaga.

2. Reformasi birokrasi bukan wacana, tapi investasi strategis

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Menurut Rini, capaian ini menunjukkan reformasi birokrasi bukan wacana, melainkan investasi strategis yang memberikan manfaat nyata.

“Namun, memasuki fase Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, kita harus bergerak dari business as usual, menuju transformative governance yang berorientasi pada integrasi lintas sektor, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkapnya.

3. Seluruh pemangku kepentingan diajak terlibat aktif

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (dok. KemenPANRB)

Mengakhiri arahannya, Rini mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen, berkolaborasi, dan terlibat aktif pada upaya reformasi birokrasi Indonesia ke depan.

“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tutur Rini.