Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
WhatsApp Image 2025-10-29 at 11.27.25.jpeg
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafin Liputo di Balai Agung, Rabu (29/10/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

  • Banyak masyarakat usulkan kenaikan tarif TransJakarta Rp5-7 ribu

  • Subsidi 15 golongan dipertahankan, tetap gratis

  • Pemprov DKI tidak bisa terus subsidi penyangga wilayah Jakarta

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penyesuaian tarif TransJakarta harus dilakukan lantaran beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI sudah terlalu besar, mencapai lebih dari Rp9.700.

"Sebenarnya di tarif yang lama pun, kami sudah menyubsidi, jadi per tiket berapa Rp 9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya (Dana Bagi Hasil) dipotong," ucap Pramono di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

1. Banyak masyarakat yang mengusulkan Rp5 ribu sampai Rp7 ribu

Transjakarta Rute Blok M -PIK2 resmi dibuka /dok Pemprov DKI

Pramono mengatakan, sampai saat ini Pemprov DKI belum memutuskan besaran kenaikan tarif TransJakarta. Namun, banyak masyarakat yang mengusulkan Rp5 ribu sampai Rp7 ribu.

"Saya juga mendengar rata-rata yang mengusulkan di media, itu antara Rp5 ribu sampai Rp7 ribu rata-rata. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat," katanya.

2. Subsidi 15 golongan dipertahankan

Koridor 9 Transjakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum

Meski demikian, Pramono memastikan subsidi untuk 15 golongan sehingga khusus kelompok tersebut masih gratis.

"Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi. Maka dengan hal-hal seperti itulah saya mengambil keputusan," ucapnya.

3. Pemprov DKI tidak bisa subsidi penyangga

Koridor 9 Transjakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Selain itu, kebijakan subsidi besar ini tidak bisa dipertahankan terus-menerus, terutama karena cakupan layanan Transjakarta kini juga menjangkau wilayah penyangga Jakarta.

“Tapi tentunya kan enggak bisa Pemerintah Jakarta menyangga semua penduduk yang ada di Jakarta dan Jabodetabek. Kami sudah menghitung untuk TransJakarta, terutama juga untuk TransJabodetabek, supaya harga antara Jakarta dan daerah penyangga tidak berbeda,” ttuturnya.

Editorial Team