Arahan Lengkap Jokowi, dari Restart Ekonomi hingga Klaster Pilkada
Dok. Biro Pers Kepresidenan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan arahan di dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021. Dalam arahannya, Jokowi meminta penanganan COVID-19 harus lebih diprioritaskan dibanding dengan ekonomi.
Menurutnya, kesehatan adalah kunci utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengingatkan, jangan sampai Indonesia ingin buru-buru restart ekonomi jika COVID-19 belum bisa dikendalikan.
"Masalah kesehatan ini harus betul-betul tertangani dengan baik. Karena memang kita ingin secepat-cepatnya restart di bidang ekonomi," ujar Jokowi seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/9/2020).
Menurut Jokowi, jangan sampai urusan kesehatan belum terselesaikan dengan baik, namun ingin 'me-restart' urusan ekonomi.
"Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan COVID ini belum tertangani dengan baik kita sudah menstarter restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya," kata Jokowi.
Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga membahas tentang klaster Pilkada hingga perencanaan testing yang komprehensif. Lalu, apa saja yang disampaikan oleh Jokowi?
1. Jokowi minta penanganan COVID-19 jadi prioritas, ekonomi menyusul
Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Mengenai Penanganan COVID-19 dan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (24/8/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Di hadapan jajarannya, orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan tentang kesehatan yang menjadi kunci perekonomian Indonesia. Sehingga, kesehatan harus diatasi dengan baik, jika ingin pertumbuhan ekonomi baik juga.
"Yang perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk fokus terhadap penanganan COVID-19. Lalu, penanganan ekonomi bisa menyusul di belakangnya.
"Saya ingin perintahkan jajaran Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi, Menkes, dan TNI-Polri, betul-betul agar yang berkaitan dengan urusan penanganan COVID betul-betul menjadi fokus kita. Ekonomi akan mengikuti," tutur Jokowi.
"Sekali lagi kalau penanganan COVID baik, kalau kesehatan baik, ekonominya juga akan membaik," lanjut dia.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Restart Ekonomi jika COVID-19 Belum Tertangani, Bahaya!
2. Jokowi minta masyarakat waspada pada klaster keluarga
Rapid test seorang pengunjung Car Free Day di Bekasi, Jawa Barat, pada 26 Juli 2020. ANTARA FOTO/SuwandyTak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan masyarakat untuk waspada dengan klaster keluarga. Menurut Jokowi, terkadang masyarakat merasa aman di rumah namun terkadang hal itu juga berpotensi sebagai penyebaran COVID-19.
"Sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster yang tadi saya sampaikan, klaster keluarga. Karena di rumah kita sudah merasa aman. Justru di situlah, yang kita harus hati-hati," tuturnya.
3. Jokowi ingatkan hati-hati terhadap klaster perkantoran
Dok. Biro Pers KepresidenanSelain klaster keluarga, Jokowi juga meminta masyarakat hati-hati terhadap klaster-klaster lainnya. Seperti klaster perkantoran.
Editor’s picks
"Hati-hati. Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Yang kedua, klaster keluarga. Hati-hati. Yang terakhir, juga klaster Pilkada. Hati-hati ini. Agar ini selalu diingatkan," ucap Jokowi.
Jokowi mengatakan, selama ini yang selalu diwaspadai adalah tempat-tempat ramai, tempat publik. Sehingga di dalam rumah dan kantor banyak yang abai dengan protokol kesehatan.
"Dalam perjalanan masuk kantor kita juga sudah merasa aman, sehingga kita juga lupa di dalam kantor protokol kesehatan," ungkapnya.
4. Jokowi minta Mendagri dan Kapolri lebih tegas cegah klaster Pilkada
Mendagri, Tito Karnavian saat launching gerakan 26 juta masker. IDN Times/ Alfi RamadanaPria yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo ini juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk lebih tegas lagi dalam mencegah klaster Pilkada 2020. Sebab, selama Pilkada 2020 berlangsung, bisa menyebabkan penyebaran virus corona semakin banyak jika tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan.
"Saya minta ini Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi betul. Diberikan ketegasan betul," ujar Jokowi.
Jokowi turut mengingatkan kepada Kapolri agar lebih tegas mengenai protokol kesehatan saat Pilkada berlangsung.
"Polri juga berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya sudah jelas sekali. Jadi ketegasan, Mendagri dengan Bawaslu biar betul-betul ini diberikan peringatan keras," kata dia.
5. Jokowi ingatkan Menkes agar buat perencanaan testing yang baik
Ganjar menjelaskan soal santunan nakes kepada Menkes Terawan Agus Putranto. Dok humas Pemprov JatengTerakhir, dalam sidang kabinet paripurna tersebut, Jokowi kembali menyoroti Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kali ini, Jokowi meminta Kemenkes untuk menyiapkan perencanaan testing COVID-19 yang baik.
"Saya minta untuk urusan tes ini, Kemenkes saya minta dibuat desain perencanaan yang betul-betul, yang baik," perintah Jokowi.
Lalu, Jokowi mengingatkan jangan sampai ada perbedaan testing yang signifikan di setiap provinsi. Seperti ada yang jumlah testingnya tinggi dan ada yang jumlahnya rendah.
"Jangan sampai yang saya lihat, ada provinsi yang sudah melakukan testing tinggi sekali tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali, desain perencanaan harus betul-betul komprehensif," ujar dia.
Lebih lanjut, dia juga menuturkan bahwa perencanaan testing harus benar-benar komprehensif. Terutama terkait jumlah laboratorium di masing-masing provinsi.
"Menyangkut berapa jumlah laboratorium yang ada di provinsi, berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi," kata dia lagi.
Maka dari itu, lanjut Jokowi, perencanaan sangat diperlukan, sehingga bisa terlihat perbedaan kasus setiap provinsi dengan jumlah testingnya.
"Perencanaan itu kita perlukan sehingga kelihatan nanti kasus-kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana," tutur Jokowi.
"Strategi jejaring laboratorium ini penting, bukan berdasar wilayah administrasi tapi sekali lagi, desain untuk perencanaan harus betul-betul ada dan harus disiapkan," tambah dia.
Baca Juga: Pesan Jokowi ke Mendagri dan Kapolri: Tegas Cegah Klaster Pilkada!
Berita Terkini Lainnya
