Belanja Negara Lamban, Jokowi Beri Alarm Peringatan pada Para Menteri
Presiden Jokowi memberi sambutan di acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta belanja pemerintah harus dilakukan dengan cepat di tengah situasi krisis yang saat ini sedang dihadapi Indonesia. Bahkan, Jokowi memberi alarm peringatan agar para menteri bisa bekerja lebih cepat lagi.
"Alarm peringatan perlu diberikan karena banyak kementerian, banyak lembaga, banyak pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama," kata Jokowi dalam sambutannya di Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/11/2020).
1. Jokowi menilai kerja kementerian/lembaga belum extra ordinary
Presiden Jokowi memberi sambutan di acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Jokowi menuturkan, di dalam situasi pandemik COVID-19 ini, pengadaan barang dan jasa dari pemerintah sangat penting. Hal itu bisa mendorong peredaran uang di masyarakat sehingga roda ekonomi bisa terus berputar.
Namun, orang nomor satu di Indonesia itu justru mendapatkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa dari nilai pagu pengumuman e-tendering masih ada Rp60,58 triliun belanja pengadaan yang masih berproses, di antaranya Rp48,8 triliun merupakan pekerjaan konstruksi. Hal itulah yang kembali membuat Jokowi geram.
"Bahkan dalam situasi krisis seperti ini dalam kondisi yang darurat seperti masih bekerja dan channel yang ordinary, biasa-biasa saja, normal-normal saja. Belum ganti channel yang extra ordinary, belum mengubah SOP-nya dari normal ke SOP yang shortcut, yang penuh dengan terobosan," tegas Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: AS Saja dengan Jutaan Kasus COVID-19, Tak Menunda Pemilu
2. Jokowi minta LKPP buat sistem pengadaan yang realtime
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Jokowi meminta LKPP untuk membuat sistem pengadaan yang realtime dengan 100 persen e-procurement. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar kinerja kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah bisa semakin cepat.
"Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data, pengadaan agar lebih cepat. Big data analytics, cognitive computing artificial intelijen, block chain, harus mulai digunakan mulai dipakai," tegas Jokowi.
3. Teknologi bisa menjadi alarm bagi kementerian/lembaga dan kepala daerah agar bergerak cepat
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Dengan bantuan teknologi, ujar Jokowi, LKPP bisa memantau secara real time realisasi transaksi yang dilakukan setiap kementerian, lembaga hingga kepala daerah. Data itulah yang akan menjadi alarm bagi para pejabat untuk bekerja.
"Sehingga dengan berpijak pada data-data tersebut para menteri dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan, apalagi di kondisi pandemik seperti ini," tambahnya.
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Pengusaha Bantu 2 Juta Petani Lawan Krisis Pangan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
