Jokowi: Komunikasi soal Vaksin Jangan Sampai Dipelintir, Nanti Demo
Presiden Jokowi memberi sambutan untuk Hari Habitat Dunia Tahun 2020 (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta menterinya untuk menyiapkan komunikasi publik yang baik tentang vaksin COVID-19. Jokowi mengaku tak ingin masalah vaksin sampai dipelintir oleh pihak-pihak tertentu lantaran informasi yang tidak jelas.
"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komunikasi publik ini yang betul-betul disiapkan," ucap Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).
"Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, harus dijelasin harus detail jangan dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit," lanjut dia lagi.
1. Jokowi ingin sosialisasi vaksin berjalan dengan baik agar tak berakhir seperti UU Cipta Kerja
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers soal UU Cipta Kerja (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Mengenai vaksin, Jokowi meminta menterinya untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia juga meminta sosialisasi vaksin disampaikan dengan baik kepada publik agar jelas semuanya.
"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini," kata Jokowi.
Baca Juga: Ternyata Ini Sebab Vaksin SARS dan MERS Belum Ada, Tapi COVID-19 Sudah
2. Jokowi minta disiapkan komunikasi publik yang baik soal vaksin halal dan haram
Ilustrasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Mantan Wali Kota Solo itu kemudian memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan komunikasi publik yang baik soal vaksin. Terutama terkait masalah halal dan haramnya.
"Terutama yang berkaitan halal dan haram, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan distribusi seperti apa, meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," jelasnya.
3. Menkes Terawan dapat tugas urus vaksin gratis, Menteri BUMN Erick Thohir urus vaksin berbayar
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)Selain itu, Jokowi juga menugaskan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk mempersiapkan pengadaan vaksin gratis. Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir, mempersiapkan pengadaan vaksin berbayar. Sehingga, tugas-tugas setiap menteri jelas.
"Menurut saya untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN. Ini menjadi jelas. Kalau gak seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," tutur Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Kalau Komunikasi soal Vaksin Gak Baik, Bisa kayak UU Ciptaker!
Berita Terkini Lainnya
