Kemlu: Pemerintah Pelajari Dokumen, Maknai Permintaan Maaf Belanda
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah saat ini tengah mempelajari dokumen-dokumen hasil penelitian sejarah perang kemerdekaan Indonesia. Hal itu dilakukan guna memaknai permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte.
"Kami tengah mempelajari dokumen tersebut agar bisa memaknai secara utuh statement (pernyataan) yang disampaikan PM Rutte tersebut," kata Teuku seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (19/2/2022).
Teuku menyampaikan, pemerintah mengikuti secara saksama publikasi hasil penelitian sejarah Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950. Studi tersebut dilakukan oleh tiga lembaga peneliti Belanda yaitu KITLV, NIMH, dan NIOD, serta beberapa peneliti Indonesia.
Baca Juga: Studi: Pasukan Belanda Gunakan Kekerasan Ekstrem di Indonesia
1. PM Belanda Mark Rutte meminta maaf
Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. twitter.com/MinPresSebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Kamis (17/2/2022), meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949. Rutte mengatakan, pemerintahnya mengakui seluruh temuan yang dihasilkan sebuah tinjauan sejarah yang sangat penting itu.
Menurut studi tersebut, Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali atas Indonesia, bekas jajahannya, pasca-Perang Dunia II.
“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas nama Pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia hari ini,” kata Rutte.
“Permintaan maaf juga harus diberikan kepada semua orang di negara kita yang harus hidup dengan konsekuensi perang kolonial di Indonesia, seringkali sampai hari ini,” tambahnya.
2. Selama perang, militer Belanda menggunakan kekerasan ekstrem dan struktural
(Raja Belanda Willem Alexander menyapa Menlu Retno Marsudi dengan salam namaste) ANTARA FOTO/Sigid KurniawanEditor’s picks
Sebuah laporan Belanda sebelumnya, dari tahun 1969, mengakui adanya ekses kekerasan di Indonesia. Laporan itu juga menyebutkan, bahwa pasukan Belanda melakukan “aksi polisi” yang sering dipicu oleh perang gerilya dan serangan teror yang menargetkan lawan-lawan kemerdekaan.
Temuan yang diterbitkan pada Kamis, melukiskan gambaran yang jauh lebih suram tentang tindakan pasukan Belanda.
“Selama perang, angkatan bersenjata Belanda sering menggunakan kekerasan ekstrem dan struktural, dalam bentuk eksekusi di luar proses hukum, perlakuan buruk dan penyiksaan, penahanan dalam kondisi yang tidak manusiawi, pembakaran rumah dan desa, pencurian dan perusakan harta benda dan persediaan makanan, serangan udara yang tidak proporsional dan penembakan artileri, dan apa yang seringkali merupakan penangkapan massal acak dan penahanan massal,” demikian disebutkan dalam sebuah pernyataan proyek penelitian itu.
Tidak hanya itu, tapi juga melibatkan pembayar gaji politik militer. “Angkatan bersenjata Belanda sebagai institusi bertanggung jawab atas kekerasan yang digunakan, termasuk kekerasan ekstrem. Namun, mereka beroperasi dalam konsultasi erat dengan dan di bawah tanggung jawab Pemerintah Belanda,” ujar para peneliti.
3. Lembaga veteran mengkritik hasil temuan
Mark Rutte kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Belanda setelah memenangkan Pemilu Belanda untuk yang keempat kalinya. (Instagram.com/minpres)Namun, Direktur Institut Veteran Belanda Paul Hoefsloot, mengkritik temuan itu. Ia menyebut, hasil penyidikan menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran dalam dirinya.
“Karena para veteran yang bertugas di bekas Hindia Belanda itu secara kolektif ditempatkan di dok tersangka, berkat kesimpulan yang tidak berdasar,” katanya dalam pernyataan tertulis.
Hans van Griensven, ketua organisasi veteran Belanda lainnya mengatakan, kekerasan itu tidak meluas seperti yang disampaikan.
“Tentu saja ada yang tidak beres, seperti yang mereka lakukan di setiap perang,” kata Van Griensven.
“Tetapi, secara umum, ada juga bantuan kemanusiaan, makanan didistribusikan, infrastruktur dibangun. Itu tidak dibahas dalam temuan,” tambahnya.
Baca Juga: Penampakan Bunker Belanda di Lebak berusia 250 Tahun
Berita Terkini Lainnya
