Kepuasan Millennial soal Penegakan Hukum Rendah, Ini Kata Moeldoko

Ini soal optimisme memandang aspek penegakan hukum

Jakarta, IDN Times - Melalui riset Indonesia Millennial Report (IMR) 2019, IDN Research Institute mengukur sejauh mana kepuasan generasi muda terhadap kinerja Jokowi-JK. Tingkat optimisme untuk satu tahun ke depan tersebut diukur dari kepuasan millennial terhadap kondisi yang sudah berjalan.

Dalam riset tersebut ditemukan, tingkat optimisme generasi millennial terhadap penegakan hukum di era Jokowi-JK menempati peringkat terbawah dibandingkan optimisme terhadap bidang-bidang lainnya.

IDN Times meluncurkan IMR 2019 berdasarkan survei yang dikerjakan IDN Research Institute bekerja sama dengan Alvara Research Center. Melalui survei yang melibatkan 1400-an responden di 12 kota, IDN Times menggali aspirasi dan DNA millennial Indonesia. Survei ini sendiri dilakukan pada periode 20 Agustus-6 September 2018 dengan margin of error 2,62 persen.

Lalu bagaimana Kepala Staf Kepresiden Moeldoko mengomentari rendahnya optimisme para millennial terhadap aspek penegakan hukum tersebut?

1. Jangan dilihat dari kasus per kasus saja

Kepuasan Millennial soal Penegakan Hukum Rendah, Ini Kata Moeldoko(Layar penghitung waktu Novel Baswedan) IDN Times/Santi Dewi

Menanggapi rendahnya tingkat kepuasan millennial terhadap penegakan hukum di Indonesia, Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menyampaikan bahwa proses penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi harus dilihat juga secara merata.

"Penegakan hukum jangan hanya dilihat dari satu sisi lah, dari satu case ya," kata Moeldoko usai mengisi acara IMS 2019, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1).

2. Optimistis bahwa kasus Novel Baswedan bisa terungkap lebih jauh

Kepuasan Millennial soal Penegakan Hukum Rendah, Ini Kata MoeldokoIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Moeldoko kemudian memberikan contoh kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan. Menurutnya, perlu kerja ekstra keras untuk menyelesaikannya.

"Tapi pemerintah atau kepolisian sudah membentuk tim ya. Saya pikir dari tim yang lebih independen itu bisa mengungkap lebih jauh ya," jelas Moeldoko.

Baca Juga: Jokowi akan Bebaskan Ba'asyir, Moeldoko Jamin Pengawasan Tidak Kendor

3. Optimisme terhadap penegakan hukum lebih rendah dibandingkan terhadap pemberantasan korupsi

Kepuasan Millennial soal Penegakan Hukum Rendah, Ini Kata Moeldoko

Optimisme terhadap penegakan hukum memperoleh 75,4 persen dari nilai penuh. Presentase itu lebih rendah dibandingkan optimisme di bidang lainnya seperti pemberantasan korupsi yang mendapatkan 79,2 persen atau kondisi kemanan dengan 83,4 persen. 

Angka ini berdasarkan penilaian millennial terhadap berbagi fenomena yang terjadi selama ini di bidang penegakan hukum.

4. Penegakan hukum termasuk dalam tiga aspek dengan nilai paling buruk

Kepuasan Millennial soal Penegakan Hukum Rendah, Ini Kata Moeldokopixabay/wokandapixel

Penegakan hukum menjadi satu dari tiga aspek dengan nilai terrendah yang diberikan para millennial karena dianggap belum berjalan begitu baik. Dua aspek lainnya ialah persoalan ekonomi di Indonesia dengan presentase optimisme sebesar 76,6 persen dan kondisi politik sebesar 76,3 persen. Millennial menilai aspek politik dan ekonomi belum akan berjalan baik dalam satu tahun ke depan.

Mengenai kondisi politik, Moeldoko sempat menyebutkan sebuah survei yang menyebutkan 90 persen masyarakat Indonesia selalu membicarakan politik di media sosial. Dan hal itu rupanya membuat dirinya khawatir karena masyarakat akan terus memikirkan politik yang tak berujung.

"Saya khawatir masyarakat Indonesia bergiring dan berpikir di politik yang tak berujung. Ujung-ujungnya nanti perpecahan. Itu pasti," kata Moeldoko di panel diskusi Indonesia IMS 2019, Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1).

5. Penegakan hukum menjadi salah satu aspek yang masuk ke visi misi Jokowi

Kepuasan Millennial soal Penegakan Hukum Rendah, Ini Kata Moeldoko

Sementara itu, masalah penegakan hukum pun termasuk hal yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Sebagai capres, dia mengatakan aspek tersebut masuk dalam visi misinya. Menurutnya, penguatan sistem manajemen hukum dan budaya taat hukum harus diperbaiki.

"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan, menguatkan KPK, dan mendorong sinergi KPK dan kejaksaan dan kepolisian," ungkap Jokowi, Kamis (17/1).

Baca Juga: Moeldoko Minta Generasi Muda Bijaksana Gunakan "Jarinya"

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya