KPK Sita Uang Rp225 Juta saat OTT Bupati Kolaka Timur
Konferensi Pers Kegiatan Tangkap Tangan Kasus Korupsi Kolaka Timur pada Rabu (22/9/2021). (youtube.com/KPK RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya, Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah, beserta empat orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan kasus terkait dugaan suap infrastruktur dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari OTT di Kolaka Timur itu, KPK telah menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp225 juta.
"Untuk proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021 di Rutan KPK," ujar Ghufron dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di kanal YouTube KPK RI, Rabu (22/9/2021).
Baca Juga: [BREAKING] KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Jadi Tersangka Dana Bantuan BNPB
1. Andi Merya dan Anzarullah telah susun proposal dana hibah dari BNPB
Konferensi Pers Kegiatan Tangkap Tangan Kasus Korupsi Kolaka Timur pada Rabu (22/9/2021). (youtube.com/KPK RI)Gufron menyampaikan, kasus ini bermula saat Maret hingga Agustus 2021, Andi Merya dan Anzarullah menyusun proposal dana hibah dari BNPB berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP).
"Kemudian awal September 2021, AMN dan AZR datang ke BNPB Pusat di Jakarta untuk menyampaikan paparan terkait dengan pengajuan dana hibah logistik dan peralatan, di mana Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu Hibah Relokasi dan Rekonstruksi senilai Rp26,9 miliar dan hibah Dana Siap Pakai senilai Rp12,1 miliar," jelas Ghufron.
Baca Juga: KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur lewat OTT
2. Anzarullah telah meminta dua proyek kepada Andi Merya
Konferensi Pers Kegiatan Tangkap Tangan Kasus Korupsi Kolaka Timur pada Rabu (22/9/2021). (youtube.com/KPK RI)Editor’s picks
Kemudian, Anzarullah meminta Andi Merya agar proyek yang dananya berasal dari hibah BNPB dikerjakan oleh orang kepercayaan serta pihak lain yang membantu proses pencairan.
Ghufron menuturkan, ada dua proyek yang kemudian sudah diminta Anzarullah untuk dikerjakan. Proyek tersebut adalah paket belanja jasa konsultasi perencanaan pekerjaan jembatan 2 unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta.
Atas permintaan itu, Andi Merya menyetujui dan Anzarullah akan memberikan fee sebesar 30 persen.
"Selanjutnya AMN memerintahkan AZR untuk berkoordinasi langsung dengan Dewa Made Ratmawan, Kabag ULP agar memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan menguploadnya ke LPSE sehingga perusahaan milik AZR dan/atau grup AZR dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan 2 proyek dimaksud," ucap Ghufron.
Baca Juga: KPK Gelar OTT di Kolaka Timur, Sejumlah Orang Ditangkap
3. Andi Merya meminta uang sebesar Rp250 juta kepada Anzarullah
Konferensi Pers Kegiatan Tangkap Tangan Kasus Korupsi Kolaka Timur pada Rabu (22/9/2021). (youtube.com/KPK RI)Lalu, Ghufron menyampaikan bahwa Andi Merya juga meminta uang sebesar Rp250 juta atas dua proyek tersebut dan Anzarullah menyerahkan uang sebesar Rp25 juta lebih dulu. "Sedangkan sisanya sebesar Rp225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN," kata Ghufron.
Atas perbuatannya, Andi Merya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara, Anzarullah, selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berita Terkini Lainnya
