Comscore Tracker

Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Setya Novanto

Golkar sudah ada sederet calon ketua DPR

Jakarta, IDN Times - Kursi ketua DPR RI hingga kini masih kosong, sejak Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 10 November 2017 untuk kedua kalinya.

Sesuai hasil paripurna awal Desember lalu, ketua DPR sementara digantikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, hingga ada pengganti dari Partai Golkar. Penunjukkan Aziz Syamsudin sebagai pengganti Novanto mendapat penolakan dari Fraksi Golkar, karena dinilai tidak sesuai dengan mekanisme.

Kini, Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) telah mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar secara sah.

1. Penunjukan ketua DPR diserahkan kepada ketua umum

Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Setya NovantoANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menurut anggota Komisi III Fraksi Golkar, Ace Hasan, pemilihan ketua DPR RI diserahkan kepada ketua umum Golkar. Mekanisme penunjukkan ketua DPR, ketua umum lah sebagai formatur nya.

“Itu semua diserahkan kepada mekanisme yang diberikan kepada ketua umum sebagai formatur, dan dia kita serahkan saja,” kata Ace di acara Munaslub Golkar, Senayan, Selasa 19 Desember.

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Faksi di Golkar, Begini Tanggapan Airlangga Hartarto

2. Munaslub tidak membicarakan penunjukan ketua DPR

Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Setya NovantoIDN Times/Linda Juliawanti

Ace mengungkapkan dalam Munaslub sejatinya tidak membicarakan soal penunjukan ketua DPR. Adanya perundingan tentang penunjukan ketua DPR hanya ada di dalam DPP Partai Golkar.

“Terkait dengan ketua DPR, itu dibahas dan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Oleh karena itu, adalah kewenangan DPP Partai Golkar,” jelas dia.

Setelah kepimpinan dan kepengurusan baru, kata Ace, DPP Partai Golkar akan melakukan rapat pleno untuk membicarakan mengenai penunjukan ketua DPR yang baru.

3. Ada sederet nama calon ketua DPR

Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Setya NovantoANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengatakan hingga saat ini partainya masih mencari kader terbaik, untuk ditunjuk sebagai ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto. Sudah ada beberapa nama yang akan ditunjuk sebagai calon ketua DPR, namun masih belum diputuskan DPP Golkar.

“Ada beberapa, Aziz Syamsudin, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, Rungkono, Muzakir, ada Zainudin Amali juga. Kader Golkar kan banyak di DPR yang punya kompetensi dan potensi," ujar Nurdin di acara Munaslub Golkar, Senayan, Selasa 19 Desember.

Nurdin menjelaskan tidak ada karakter khusus untuk calon ketua DPR. Menurut dia, yang terpenting siapapun yang terpilih nantinya, bisa menjadi pembicara bagi DPR dan mampu membawa aspirasi rakyat yang dikehendaki Golkar.

Baca juga: Airlangga Hartarto Sah Jadi Ketua Umum, Ini Target Golkar ke Depan

491 Kader Golkar di DPR punya kesempatan

Ketua Umum Partai Golkar terpilih Airlangga Hartarto mengatakan, 91 kader Golkar yang menempati kursi DPR RI memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua DPR RI.

“Yang utama itu, yang memenuhi syarat. Ada 91 kader kita di sana,” kata Airlangga di acara Munaslub Golkar, Senayan, Rabu (20/11).

5. Kader Golkar yang bersih

Menurut Airlangga, calon ketua DPR RI haruslah seorang kader yang bersih dan terlepas dari praktik-praktik yang tidak baik. Untuk mewujudkan partai beringin bersih harus dicerminkan melalui setiap kader di Golkar.

“Ya tentu Golkar bersih itu harus dicerminkan bahwa kita ke depannya berada dalam garda terdepan. Dalam garda terdepepan, dalam tata kelola juga termasuk tidak melakukan praktik-praktik yang tidak baik,” ujar dia.

Airlangga menyebutkan Golkar akan melakukan pengawasan terhadap kinerja yang lebih transparan. Hal itu dilakukan untuk proses yang lebih bersih dan anti-korupsi.

“Tata kelola yang baik itu termasuk transparansi persoalanya bukan hanya korupsi. Korupsi adalah akhir dari sebuah proses, tapi prosesnya harus dikawal dengan transparansi,” ucap dia.

Nantinya, fungsi pengawalan itu ada di dalam fungsi dari DPR, yaitu pengawasan. Dari situlah, kata Airlangga, yang akan didorong Golkar untuk lebih transparan.

Topic:

Berita Terkini Lainnya