Minta Evaluasi PSBB, Jokowi: Jangan Berlebihan, tapi Jangan Kendor
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta evaluasi dari wilayah-wilayah yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi menginstruksikan agar wilayah PSBB menerapkan aturan yang ketat dan efektif.
Jokowi menyampaikan instruksinya saat memberikan arahan di rapat terbatas bersama menteri kabinet dan Gugus Tugas penanganan COVID-19, yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5).
1. Jokowi ingin adanya evaluasi wilayah yang menerapkan PSBB
Jokowi menuturkan, penerapan PSBB yang sudah ada di 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota harus berjalan dengan ketat dan efektif. Ia meminta agar beberapa daerah yang sudah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua dilakukan evaluasi.
"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten yang melakukan PSBB," kata Jokowi.
Baca Juga: Defisit Stok Bahan Pokok, Jokowi: PSBB Jangan Ganggu Jalur Logistik
2. Wilayah yang menerapkan PSBB harus ada target terukur
Editor’s picks
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB harus memiliki target-target terukur, seperti pengujian sampel, dan tes PCR.
"Misalnya ada berapa jumlah pengujian sampel yang sudah dilakukan, tes PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-tracing setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan," ujar Jokowi.
3. Jokowi minta isolasi ketat pasien COVID-19
Lalu, Jokowi juga minta dievaluasi apakah isolasi pasien COVID-19 sudah berjalan dengan benar. Menurutnya, masih ada beberapa pasien positif COVID-19 masih bisa keluar dari rumah sakit.
"Yang PDP masih beraktivitas ke sana kemari, kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula yang memiliki riwayat penyakit, komorbid, sudah diproteksi betul, evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi: Data Penerima Bansos Harus Dibuka Secara Transparan!