Panglima TNI dan Kapolri Akan Terbang ke Papua Sore Ini
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (instagram.com/puspentni)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit akan terbang ke Papua sore ini. Kunjungan keduanya itu guna melihat kondisi keamanan di Papua.
"Dapat pula kami laporkan bahwa sore hari ini, saya beserta Kapolri akan berangkat menuju ke Papua. Kami memang setiap saat mendapatkan laporan terkait situasi yang ada, tetapi tentu saja komunikasi dengan diskusi secara langsung dengan para komandan di lapangan sangat kami perlukan," kata Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Kamis (6/5/2021).
Baca Juga: KSP: Operasi yang Dilakukan Densus 88 di Papua Bukan Operasi Militer
1. Pemerintah resmi menjadikan KKB sebagai kelompok teroris
Ilustrasi teroris (IDN Times/Mardya Shakti)Sebelumnya, pemerintah resmi memasukkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Organisasi Papua Merdeka ke dalam kelompok teroris. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, melalui keterangan pers dari kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (29/4/2021).
"Jadi, orang-orang Papua yang melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan secara brutal masuk kelompok teroris," ungkap Mahfud.
Menurut Mahfud, dimasukkannya KKB ke dalam kelompok teroris sudah sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Di dalam UU tersebut tertulis orang yang disebut kelompok teroris orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.
Terorisme sendiri, kata Mahfud, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas. Sehingga, menimbulkan korban secara massal atau kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan internasional. Hal itu dilakukan berdasarkan ideologi politik dan keamanan.
"Berdasarkan definisi UU Nomor 5 Tahun 2018, apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," tutur dia.
Oleh sebab itu, pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, dan BIN (Badan Intelijen Negara) agar melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur. "Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," ujarnya.
Keputusan pemerintah untuk memasukkan KKB dan OPM ke dalam kelompok teroris diambil usai Kepala BIN Daerah Papua, IGP Danny NK tewas dalam baku tembak dengan anggota KKB OPM pada Minggu, 25 April 2021 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia terluka di bagian kepala ketika tengah meninjau lokasi pembakaran oleh KKB di Kampung Dambet.
2. Densus 88 siap diterjunkan ke Papua
Ilustrasi penggerebekan teroris. IDN Times/Larasati ReyEditor’s picks
Merespons label baru disematkan kepada KKB, Polri tengah menyiapkan Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror untuk dilibatkan dalam operasi pengejaran di Papua.
“Artinya kalau sudah ditetapkan gitu, Densus nanti harus kita ikutkan membantu. Paling tidak memetakan, segala macam itu,” kata Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Imam Sugianto saat dihubungi, Kamis (29/4/2021).
Namun demikian, pelibatan Densus 88 masih dikaji oleh kepolisian. Sebab, selama ini juga Polri telah menurunkan Satuan Tugas Nemangkawi untuk memburu KKB.
Jika sudah dikaji nantinya pelibatan Densus 88 akan diputuskan oleh Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Nanti keputusannya Bapak Kapolri bagaimana, selama ini kan seperti (Satgas) Madago Raya di Sulteng. Itu kan sama, jadi Satgas operasi kami bentuk, tapi Densus juga menyelenggarakan operasi yang link up dengan satgas kami itu," ujar Imam.
3. Operasi yang dilakukan Densus 88 di Papua bukanlah operasi militer
Ilustrasi Densus 88 Antiteror Mabes Polri saat penangkapan terduga teroris. (IDN Times/Syahrul Prayuda)Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menegaskan bahwa operasi Detasemen Khusus (Densus) 88 ke Papua untuk tangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukanlah operasi militer. Ia mengatakan, meski KKB telah masuk kategori teroris, namun penanganannya tetap menggunakan law enforcement atau penegakan hukum.
"Ketika dilabeli teroris, maka yang diturunkan adalah satuan anti teror. Tapi jangan lupa operasi yang dilakukan Densus 88 bukan operasi militer. Tapi ini adalah law enforcement," ujar Donny dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times, yang disiarkan langsung di channel YouTube IDN Times, Kamis (6/5/2021).
Menurut Donny, keputusan pemerintah melabeli KKB sebagai kelompok teroris sudah melalui proses yang matang. Salah satu faktornya karena aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB selama ini memberi rasa takut bagi warga di Papua.
"Didukung oleh data-data valid bahwa sepanjang 2010-2020 sudah ada 118 kasus kekerasan yang dilakukan KKB, 93 persen itu masyarakat sipil, TNI-Polri, dan 7 persen KKB. Ini yang melatari pemerintah perlu melabeli KKB sebagai kelompok separatis teroris," jelas Donny.
Meski begitu, Donny menjamin bahwa operasi yang dilakukan aparat keamanan di Papua bukanlah operasi militer. Adapun nantinya TNI hanya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.
"Dengan labelisasi tidak lantas kemudian operasi di Papua jadi operasi militer. Tetap ini operasi law enforcement, penegakan hukum, di mana militer menjadi pendukung sesuai UU TNI," ucap Donny.
Baca Juga: KKB Bakar Sekolah dan Puskesmas di Ilaga Papua
Topik:
Berita Terkini Lainnya
