Politikus Demokrat: Pemerintah Fokus COVID, Bukan Otak-Atik Konstitusi
Kepala Badan Komunkasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra (kedua dari kiri) memberi keterangan pers di PN Jakarta Pusat. (Dokumentasi DPP Partai Demokrat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan maksud di balik bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah. Sebab menurutnya, perbaikan kinerja pemerintah seharusnya tetap bisa dilakukan tanpa menambah partai koalisi pemerintah.
"Tak heran kalau kemudian publik pun bertanya-tanya, ada perlu apa menambah kekuatan koalisi parpol pendukung pemerintah. Apalagi jika dikaitkan dengan masuknya anggota baru koalisi ini, hanya tinggal tiga kursi lagi yang diperlukan untuk mengubah UUD 1945 di MPR RI," kata Herzaky kepada IDN Times, Rabu (1/9/2021).
Menurutnya, saat ini pemerintah seharusnya tidak perlu fokus pada reshuffle dan agenda politik dengan menambah koalisi. Namun, harus mengutamakan masalah pandemik COVID-19 terlebih dahulu.
"Tentunya harapan kita, pemerintah juga bisa fokus dalam menangani pandemik ini. Bukan malah bergenit-genit, mengotak-atik konstitusi," jelas Herzaky.
Baca Juga: Pengamat: Jika Reshuffle, Bukan untuk Perbaiki Kinerja Tapi Buat PAN
1. Demokrat sebut semua yang diperlukan pemerintah sudah dimiliki saat ini
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dari hasil rapat tersebut seluruh Ketua DPD Demokrat di 34 Provinsi menolak KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ Fakhri HermansyahHerzaky menuturkan, seharusnya perbaikan kinerja pemerintah tetap bisa dilakukan tanpa perlu menambah anggota koalisi. Karena, lanjutnya, semua yang diperlukan sudah dimiliki oleh pemerintah saat ini. Termasuk kekuatan di parlemen.
"Ada UU Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada pemerintah, yang juga Partai Demokrat setujui, dengan harapan pemerintah dapat menangani pandemik ini dengan baik," ujar Herzaky.
Meski begitu, Herzaky mengatakan, Partai Demokrat tetap berprasangka baik dengan adanya penambahan anggota baru dalam koalisi pemerintah.
"Tentunya kita kembali berprasangka baik, dan tetap menaruh harap, kalau penambahan anggota koalisi ini ada manfaatnya untuk rakyat. Bukan sekadar untuk kepentingan sesaat," tuturnya.
2. Demokrat tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat
Rombongan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (IDN Times/Aryodamar)Editor’s picks
Walau demikian, Herzaky mengatakan, Partai Demokrat akan tetap konsisten pada sikapnya yaitu berkoalisi dengan rakyat. Khususnya di tengah pandemik COVID-19 ini.
"Karena bagaimanapun, kita semua ingin segera lepas dari pandemik. Demokrat terus konsisten berkoalisi dengan rakyat dan membantu rakyat terdampak pandemik," jelas Herzaky.
3. PAN sebut tidak ada yang aneh, partainya gabung koalisi pemerintah
Ilustrasi. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno [tengah]. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, tidak ada yang aneh dengan langkah partainya bergabung kembali ke koalisi parpol pendukung pemerintah. Sebab, sejak kepemimpinan BJ Habibie pada 1999 hingga Jokowi pada 2018, PAN adalah partai pendukung pemerintah.
"PAN keluar dari koalisi pemerintah waktu itu dalam rangka untuk menjaga moral politik karena dukungan pasangan calon di Pilpres 2019 berbeda. Oleh karena itu, PAN pamit undur," ujar Viva kepada media, Kamis 26 Agustus 2021.
Kembali masuknya PAN ke koalisi pendukung pemerintah diumumkan Jokowi ketika menggelar makan malam bersama para ketua umum dan sekjen parpol di Istana Merdeka, 25 Agustus 2021. Di dalam pertemuan itu, Jokowi menyebut PAN sebagai sahabat baru.
Sementara, ketika ditanyakan kepada Viva apakah ada kursi menteri yang ditawarkan kepada PAN sebagai imbal balik, karena sudah kembali ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi, ia menjawab diplomatis. Ia mengatakan, jatah kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"PAN sangat menghormati Beliau (Jokowi). Semuanya diserahkan kepada kebijakan Pak Presiden. Ya, ini kami sampaikan karena anak bungsu, saudara baru, tapi yang jelas bukan saudara tiri," tutur dia.
Ia menegaskan, tidak ada kesepakatan politik dan PAN memutuskan belakangan bergabung lagi ke koalisi pemerintah karena ingin melakukan ijtihad politik bagi rakyat. "Ini kan dalam rangka menebar kebaikan, kebajikan buat umat dan bangsa," kata Viva.
4. Jubir Jokowi sebut saat ini Presiden tengah fokus menangani pandemik
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, sebelumnya menegaskan bahwa reshuffle menjadi urusan presiden sepenuhnya. Dia menegaskan, hingga saat ini Presiden Jokowi masih fokus pada penanganan COVID-19.
"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Hingga saat ini Presiden dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju fokus menghadapi pandemik COVID-19 di tiga level: kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi, khususnya UMKM," kata Fadjroel saat dihubungi IDN Times, Jumat (27/8/2021).
Berita Terkini Lainnya
