Stafsus Jokowi Billy Ungkap Penyebab Konflik di Papua Tak Kunjung Usai

Billy Mambrasar juga sebut soal akuntabilitas anggaran

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus millennial Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Billy Mambrasar, menilai bahwa konflik yang tak berujung di Papua dan Papua Barat salah satunya lantaran program pembangunan yang belum selesai. Sebab, pembangunan kesejahteraan sangat penting guna mengurangi ketimpangan, khususnya bagi warga asli Papua.

Menurut Billy, situasi di Papua dapat diperbaiki dengan segera mendorong percepatan pembangunan manusia khususnya, maupun pembangunan kesejahteraan yang menjadi akar dari semua permasalahan di Papua.

"Maka, hal-hal tersebut akan mulai dengan sendirinya baik dan selesai. Itu catatan penting," kata Billy dalam program Ngobrol Seru bersama IDN Times, Jumat (4/9/2021).

Baca Juga: Stafsus Presiden Billy Mambrasar Komitmen Bangun Indonesia dari Papua

1. Billy sebut akuntabilitas anggaran salah satu pemicu konflik berkepanjangan di Papua dan Papua Barat

Stafsus Jokowi Billy Ungkap Penyebab Konflik di Papua Tak Kunjung UsaiStaf Khusus Presiden Jokowi, Billy Mambrasar. (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Selain itu, lanjut Billy, isu akuntabilitas anggaran di Papua dan Papua Barat juga memicu banyaknya isu yang terus bergulir. Sehingga, konflik berkepanjangan terus terjadi di Papua dan Papua Barat.

"Kalau akuntabilitas dan perbaikan kerja ini tidak selesai, maka tidak selesai masalah ini. Akibatnya, kebudayaan nanti turun ke isu-isu seperti kesejahteraan marginalisasi orang asli Papua, ketimpangan, dan ini semua kemudian akan menjadi permasalahan turunan yang membuat isu ini akan terus bergulir," jelas Billy.

2. Billy akui tak pernah bahas soal KKB bersama Presiden Jokowi

Stafsus Jokowi Billy Ungkap Penyebab Konflik di Papua Tak Kunjung UsaiPresiden Jokowi hadir di KTT ke-37 ASEAN secara virtual, di Istana Kepresidenan Bogor (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sebagai warga Papua yang berhasil masuk ke dalam Istana, Billy mengaku justru belum pernah berdiskusi masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan Presiden Jokowi. Sebab menurutnya, isu politik bukan menjadi tugasnya. Dia mendapatkan tugas di bidang pendidikan, sehingga isu politik menjadi tupoksi dari Deputi V Kantor Staf Presiden.

"Jujur, secara personal saya belum ada diskusi terkait KKB (dengan presiden), karena mengelola program percepatan pembangunan ini saja sudah butuh energi cukup banyak dan penuh, seperti itu," terang Billy.

Baca Juga: Billy Mambrasar: Anak Pedalaman Papua Naik Perahu 2 Jam buat Sekolah

3. Pemerintah tetapkan KKB sebagai kelompok teroris

Stafsus Jokowi Billy Ungkap Penyebab Konflik di Papua Tak Kunjung UsaiIlustrasi KKB (IDN Times/Sukma Shakti)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan bahwa KKB dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) masuk kelompok teroris. 

"Jadi, orang-orang Papua yang melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan secara brutal, masuk kelompok teroris," ungkap Mahfud MD melalui keterangan pers dari kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (29/4/2021).  

Menurut Mahfud, pelabelan kelompok kekerasan bersenjata itu ke dalam grup teroris sudah sesuai aturan perundang-undangan yang mengatur secara tertulis bahwa orang yang disebut kelompok teroris adalah orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Terorisme sendiri, kata Mahfud, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas. Sehingga, menimbulkan korban secara massal atau kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan internasional. Hal itu dilakukan berdasarkan ideologi politik dan keamanan. 

"Berdasarkan definisi UU Nomor 5 Tahun 2018, apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," tutur dia. 

Pemerintah, imbuhnya, sudah meminta kepada Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur. "Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," ujarnya. 

Keputusan pemerintah untuk memasukkan KKB dan OPM ke dalam kelompok teroris diambil usai Kepala BIN Daerah Papua IGP Danny NK tewas dalam baku tembak dengan anggota KKB OPM pada Minggu, 25 April 2021 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia terluka di bagian kepala ketika tengah meninjau lokasi pembakaran oleh KKB di Kampung Dambet. 

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya