Teknologi Vaksin Nusantara dari AS, Bukti Bukan Inovasi Anak Bangsa

Temuan lain yang fatal yaitu data-data penelitian disimpan dan dilaporkan dalam electronic case report form menggunakan sistem elektronik dengan nama redcap cloud. Teknologi itu dikembangkan oleh AIVITA Biomedical dengan menggunakan server di Amerika Serikat.

"Sementara, kerahasiaan data dan transfer data ke luar negeri tidak tertuang di dalam perjanjian penelitian, karena tidak ada perjanjian antara peneliti Indonesia dengan AIVITA Biomedical Inc," kata Penny. 

Metode pembuatan dan paten dimiliki oleh AIVITA Biomedical. BPOM mengakui ada peralihan teknologi kepada staf di RSUP dr. Kariadi. Namun, masih ada beberapa hal yang belum dijelaskan secara terbuka seperti campuran medium sediaan vaksin yang digunakan. 

"Tim dari RSUP dr. Kariadi tidak memahami sediaan vaksin itu," ujarnya. 

Kejanggalan lainnya yang ditemukan oleh BPOM yakni ketika dilakukan hearing dengan panel berisi para ahli dan BPOM, semua pertanyaan justru dijawab oleh para peneliti dari AIVITA Biomedical. Padahal, di dalam protokol penelitian, tidak tercantum nama peneliti dari perusahaan bioteknologi AS tersebut. 

"Peneliti utama yaitu Dr. Djoko (RSPAD Gatot Subroto) dan dr. Karyana (Balitbangkes) tidak dapat menjawab proses-proses yang berjalan karena tidak mengikuti jalannya penelitian," ungkap Penny. 

Sementara, Ahmad menjelaskan penggunaan sel dendritik yang dikembangkan di laboratorium membutuhkan fasilitas yang mahal. Sedangkan, menurut inspeksi BPOM, fasilitas di RSUP dr. Kariadi belum memenuhi standar Good Manufacturing Practice (GMP). "Padahal, itu mutlak diperlukan dalam pembuatan vaksin yang sifatnya personel, karena adanya ancaman kontaminasi kuman," kata pria lulusan Harvard Medical School, AS itu. 

Sedangkan, di dalam laporannya, BPOM menyebut proses pembuatan vaksin dendritik dilakukan secara manual dan open system. Idealnya, pengembangan vaksin itu dilakukan secara tertutup. Artinya, mulai darah dikeluarkan dari tubuh manusia sampai dimasukkan kembali, tidak pernah ada proses pembukaan tabung darah dan pengambilan darah keluar dari tabung. 

Di sisi lain, Ahmad juga menepis pernyataan yang pernah disampaikan peneliti Vaksin Nusantara mengenai kemungkinan harga jualnya yang sangat murah yaitu US$10 atau setara Rp146 ribu. Sebab, per orang dibutuhkan biaya pengembangan mencapai Rp200 juta. 

Ia pun mendorong agar sebaiknya sumber daya keuangan difokuskan untuk mendanai Vaksin Merah Putih. Apalagi saat ini dana pemerintah untuk mengatasi pandemik juga terbatas. 

"Ilmuwan nasional tentu mendukung sesama ilmuwan berdasarkan data dan teknologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka, prioritaskanlah pendanaan vaksin merah putih," kata Ahmad. 

Jumlah individu yang bersedia menjadi relawan Vaksin Nusantara terus bertambah. Mereka berasal dari latar belakang militer, pengusaha, politikus hingga mantan pejabat karier di bidang kesehatan. Berikut daftar pejabat yang datang ke RSPAD Gatot Subroto untuk mengikuti penelitian Vaksin Nusantara:

1. Aburizal Bakrie
2. Gatot Nurmantyo
3. Sufmi Dasco Ahmad
4. Emanuel Melkiades Lakalena
5. Saleh Daulay
6. Adian Napitupulu
7. Nihayatul Wafiroh
8. Arzetty Bilbina
9. Siti Fadilah Supari
10. Dahlan Iskan

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari berkunjung ke RSPAD Gatot Subroto pada Kamis (15/4/2021). Ia mengatakan datang ke rumah sakit untuk memberikan dukungan kepada Terawan meski penelitiannya tidak direstui BPOM. 

"Saya orang tua yang memiliki komorbid, saya tahu tidak bisa dengan vaksin yang ada. Nah ini ada suatu harapan atau kemungkinan bahwa ini lebih personal dan memang harus personal," ungkap Siti seperti dikutip dari stasiun Kompas TV pada hari ini. 

Namun, dua di antara relawan yang ikut mendaftar diketahui sudah divaksinasi dengan Sinovac. Mereka adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay dan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh. Padahal, di dalam protokol penelitian, penelitian dengan melibatkan orang yang sudah memiliki antibodi COVID-19, dianggap tak valid. BPOM turut mencatat hal tersebut dalam laporan inspeksinya.