Terima Audiensi Menteri PKP, Kapolri Dukung Program 3 Juta Rumah

10 Jan 2025, 23:01 WIB

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit menerima audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait beserta jajaran di Mabes Polri pada Jumat (10/1/2025). (Dok. Humas Polri)

Intinya sih...

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit berkomitmen mendukung program pembangunan 3 juta rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan target pembangunan 500.000 rumah pada tahun 2025.
Pemerintah telah membangun 40 ribu unit rumah sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, dengan kebijakan prorakyat dalam pemerintahan Prabowo.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit menerima audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait beserta jajaran di Mabes Polri pada Jumat (10/1/2025).

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun tiga juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolri.

1. Program 3 juta rumah untuk rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara itu, Menteri Ara mengatakan, program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

“Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujarnya.

2. Tahun ini ditargetkan 500 ribu rumah

Kawasan perumahan yang dibangun di areal persawahan di Lombok Barat. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Pemerintah pun telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

“Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah,” kata Ara.

3. Sebanyak 40 ribu rumah sudah dibangun

Foto perumahan yang ditempati korban seorang diri (Dok/Polsek Sanggar)

Sebelumnya, pemerintah telah membangun 40 ribu unit rumah dalam rangka program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Pembangunan tersebut terhitung sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

"Jadi, kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya, dan itu juga akan terus bertambah," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (8/1/2025).

Ara mengatakan, pemerintah telah menerapkan kebijakan prorakyat dalam pemerintahan Prabowo, dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Langkah-langkah yang diambil mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen, pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

Pemerintah juga mempercepat proses perizinan. Prosedur yang sebelumnya memakan waktu 45 hari kini diselesaikan dalam 10 hari, dan di Kota Tangerang hanya 4 jam.

“Ini hal yang positif, bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain supaya bupati-bupati, wali kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya," ujarnya.