Teror DBD di Depok, 288 Orang Kini Terjangkit

14 Mar 2020, 09:17 WIB

Kepala Dinas Kesehatan Depok, Novarita bicara soal kasus DBD (IDN Times/Rohman Wibowo)

Depok, IDN Times - Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih jadi momok bagi Kota Depok, Jawa Barat. Merujuk data Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok per awal Maret 2020, gigitan nyamuk aedes aegypti telah menjangkiti 288 warga dan menyebabkan tiga di antaranya meninggal dunia.

Kepala Dinkes Depok, Novarita menuturkan, jumlah kasus DBD untuk tahun ini paling banyak ditemukan di tiga kecamatan, yaitu Pancoran Mas, Sawangan, dan Cimanggis.

Tren kasus DBD di Depok sendiri dalam beberapa tahun belakangan cenderung tinggi. Dari data yang sama, tercatat ada 535 kasus DBD sepanjang 2017. Jumlah itu naik sedikit pada 2018 menjadi 892 kasus dan merenggut 1 korban jiwa.

Klimaksnya pada tahun 2019, jumlah kasus DBD naik drastis hingga 2.200 kasus dan diperparah dengan temuan korban jiwa sebanyak 2 orang.

Lalu, seperti apa langkah pencegahan yang dilakukan Dinkes Depok serta mengapa wabah DBD sulit ditangani?

1. Membuat surat edaran bahaya DBD

Ilustrasi fogging untuk mengantisipasi wabah DBD. (IDN Times/Dwi Agustiar)

Dikatakan Novarita, surat edaran sudah disebar ke seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan puskesmas di Kota Depok guna menjalani beberapa program pencegahan wabah DBD. Khusus untuk program fogging, dia menegaskan langka itu bukan pencegahan efektif.

“Edaran yang diberikan berisi pesan untuk menjalani Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus setiap minggu. Kedua, agar melakukan pemeriksaan jentik berkala (PJB), larvasidasi di wilayah masing-masing dengan pelaksanaan fogging fokus pada wilayah yang ditemukan kasus DBD, ujarnya saat ditemui di ruangannya, Jumat (13/3).

Dari deretan program di atas, kata dia, PSN jadi program lebih efektif dibanding fogging. Sebab, jentik nyamuk tak bisa mati dengan fogging.

2. Perkuat fungsi rumah sakit dan puskesmas

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

Upaya lain, ujar dia, me-monitoring laporan kasus dari puskesmas dan rumah sakit, juga fasilitas layanan kesehatan swasta. Dengan begitu, kasus DBD di Kota Depok dapat terus terpantau.

“Kami juga menginstruksikan puskesmas dan rumah sakit untuk menangani pasien DBD sesuai kewenangan dan standar operasional prosedur (SOP). Tujuannya agar penderita DBD dapat memperoleh pengobatan secara tepat,” terangnya.

3. Program pencegahan disebut belum maksimal

reason.com

Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pengharapan, menilai tingginya tren kasus DBD ditengarai karena kinerja Dinkes Depok yang belum maksimal.

Ada dua hal yang luput dari cara Dinkes Depok dalam menangani penyebaran penyakit DBD.

"Pertama, edukasi untuk masyarakat belum maksimal. Kerja-kerja penyuluhan bahaya DBD belum masif dan terkesan menggugurkan kewajiban saja," ucapnya saat dihubungi pada hari yang sama.

Roy menambahkan, beragam pedoman pencegahan DBD hanya berkutat pada tataran teori. Dinkes disebut tak sungguh-sungguh menjalankannya di lapangan.

"Edukasi dalam program 3M (menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang jadi sarang nyamuk) itu tak sampai ke semua warga," kata Roy.