The 5th Tripartite Labour Dialogue, Kolaborasi Ketenagakerjaan RI–Swiss

21 Okt 2025, 19:15 WIB

Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Konfederasi Swiss memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia–Switzerland yang digelar secara virtual pada Selasa (21/10/2025). (Dok. Kemnaker)

Intinya sih...

Kegiatan ini melibatkan unsur tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari Indonesia dan Swiss.
Forum ini membahas empat isu utama.
Sarana penting untuk memperkuat kemitraan bilateral dan membangun pemahaman bersama.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Konfederasi Swiss memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia–Switzerland yang digelar secara virtual pada Selasa (21/10/2025).

Forum ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation on Labour and Employment Issues yang ditandatangani antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) pada 18 Juni 2019 di Jenewa, dan telah diperpanjang hingga tahun 2029.

1. Kegiatan ini melibatkan unsur tripartit

Kegiatan ini melibatkan unsur tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari kedua negara sebagai wadah dialog sosial yang konstruktif dan berkelanjutan dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan.

Pertemuan dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, yang mewakili Pemerintah Indonesia. Sementara dari pihak Swiss, sambutan disampaikan oleh Head of Labour Directorate SECO, Jérôme Cosandey.

Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI-AGN). Sementara delegasi Swiss diwakili oleh SECO, Swiss Employers’ Confederation, dan Swiss Trade Union Confederation.

2. Forum ini membahas empat isu utama

Dalam forum ini dibahas empat isu utama:

Pertama, Public Employment Services (PES). Fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas, pekerja muda, dan tenaga kerja lanjut usia. Indonesia memaparkan upaya digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui platform SIAPKerja serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 31 provinsi.

Kedua, Future of Work. Topik ini membahas strategi upskilling dan reskilling tenaga kerja dalam menghadapi perubahan industri akibat digitalisasi, otomatisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau. Indonesia menekankan kebijakan Triple Skilling (Skilling, Reskilling, Upskilling) melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan program pemagangan nasional.

Ketiga, Renewable Energy Skills Development (RESD).

Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama pelatihan dan sertifikasi di sektor energi terbarukan sebagai bagian dari implementasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Keempat, ILO Employment Ecosystem and Platform Economy Issues.

Isu ini membahas koordinasi kebijakan ketenagakerjaan di tengah perubahan lingkungan multilateral serta peningkatan perlindungan bagi pekerja di ekonomi berbasis platform digital.

3. Sarana memperkuat kemitraan bilateral

ilustrasi berjabat tangan (pexels.com/Khwanchai Phanthong)

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat kemitraan bilateral dan membangun pemahaman bersama terhadap tantangan ketenagakerjaan di era globalisasi dan transformasi digital.

“Kolaborasi Indonesia–Swiss diharapkan menghasilkan pendekatan inovatif dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing,” ujar Cris.

Sementara itu, Head of Labour Directorate SECO, Jérôme Cosandey, menegaskan pentingnya dialog sosial tripartit dalam menghadapi dinamika pasar kerja global, dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan. (WEB)