Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG-20250912-WA0040.jpg
Presiden Prabowo mengundang sejumlah tokoh yang tergabung pada Gerakan Nurani Bangsa (GNB) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/9/2025) (dok. BPMI Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

  • Tim Independen LNHAM baru diumumkan usai melewati diskusi untuk menentukan kerangka kerja hingga linimasa kerja tim ini.

  • Pembentukan tim independen LN HAM sudah dibicarakan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

  • Presiden Prabowo setuju adanya tim investigasi usulan dari Gerakan Nurani Bangsa terkait pembentukan tim Independen untuk mengusut sejumlah kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan, pembentukkan Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) untuk pencarian fakta merespons peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025 murni bukan berdasarkan instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Total ada enam lembaga yang tergabung, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND)

"Tidak ada, ini murni inisiatif kami, seperti yang kami sampaikan, sebenarnya sudah kami diskusikan sejak awal peristiwa ini terjadi," kata dia dalam konfersi pers di kantornya, Jumat (12/9/2025).

1. Baru diumumkan usai melewati diskusi

konferensi pers: Pembentukan tim independen LN HAM untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus–September 2025 (Dok/Istimewa)

Dia mengungkapkan, tim ini baru diumumkan usai melewati diskusi untuk menentukan kerangka kerja hingga linimasa kerja tim ini. Begitu seluruh kerangka kerja mekanisme itu sudah disepakati, Anis berharap seluruh lembaga HAM bisa lebih efektif dalam bekerja.

"Jadi kenapa baru diumumkan hari ini? Karena kami mendiskusikan dulu kerangka kerja kami sudah kami putuskan, jadi sudah jadi kerangka kerjanya, kemudian timeline, dan lain-lain, mekanisme kerjanya seperti apa, sehingga kami siap untuk bekerja lebih efektif," ujarnya.

2. Pembentukan tim independen LN HAM sudah dibicarakan dengan Yusril

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menemui 13 tersangka kericuhan di Makassar. (Dok. Kemenkumham)

Anis menjelaskan, soal pembentukan tim independen LN HAM sudah dibicarakan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Senin (8/9/2025).

"Dalam pertemuan itu Bapak Yusril menyampaikan menghormati tim yang akan dibentuk oleh 6 lembaga HAM karena itu merupakan kewenangan dari lembaga independen," kata dia.

3. Prabowo setuju adanya tim investigasi usulan dari Gerakan Nurani Bangsa

Presiden Prabowo mengundang sejumlah tokoh yang tergabung pada Gerakan Nurani Bangsa (GNB) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/9/2025) (dok. BPMI Sekretariat Presiden)

Prabowo telah setuju pada usulan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) terkait pembentukan tim Independen untuk mengusut sejumlah kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu.

"Saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," kata perwakilan GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9) malam.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keputusan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait demonstrasi Agustus 2025 berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku siap memfasilitasi apabila Prabowo ingin membentuk TGPF.

"Jika keputusan itu beliau ambil, maka sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/9).

Editorial Team