Tim Wantannas Lakukan Kajian Pengelolaan Data Kemiskinan di Banyuwangi

Hadian menambahkan, Banyuwangi juga bisa memvalidasi data-data penerima bansos dengan cepat, transparan, dan terintegrasi melalui satu sistem berbasis IT sehingga semua usulan dari bawah mampu diakomodasi dengan cepat. 

Ia juga mengatakan bahwa sampai saat ini data kemiskinan telah menjadi data nasional yang cukup serius. Banyak bantuan yang ternyata di kemudian hari dinilai tidak tepat sasaran akibat data yang kurang tersusun dengan baik.

“Padahal dengan pendataan yang sudah by name by address seperti di Banyuwangi, hal ini tidak perlu terjadi. Makanya, apa yang dilakukan Banyuwangi menjadi perhatian (pemerintah) pusat. Keberhasilan Banyuwangi patut direplikasi di tingkat nasional agar permasalahan data penerima bansos bisa diselesaikan dengan tuntas,” kata Hadian.

Banyuwangi yang bersinergi dengan banyak pihak sebenarnya telah melakukan berbagai terobosan program kemiskinan. Terobosan itu berhasil menurunkan angka kemiskinan Banyuwangi dari yang tahun 2010 angkanya mencapai 20,09 persen, kini turun menjadi 7,52 persen.

"Kami akan melakukan kajian mendalam terkait sistem pengelolaan data kemiskinan. Memang untuk mereplikasi bukan perkara mudah. Diperlukan kajian mendalam terkait inovasi sinkronisasi DTKS dan pendistribusian bansos. Ini sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah,” tambah Hadian.

Sementara itu, Bupati Anas menuturkan bahwa dalam penanganan kemiskinan, data merupakan senjata utama untuk memastikan program yang tepat sasaran. Dengan data yang dimiliki, pemkab bisa melakukan sejumlah intervensi.

“Kami punya sistem UGD Kemiskinan. Dalam sistem tersebut semua warga miskin terdata by name by addres, apa masalah kemiskinannya hingga program apa saja yang sudah mereka terima. Dari situ kami bisa melakukan intervensi secara terukur. Pemkab pun tidak sendirian, kami bersinergi dengan banyak pihak. Apa yang tidak bisa dilakukan pemkab misalnya karena terkait aturan, program tersebut akan diintervensi Baznas ataupun CSR dari pihak lain,” jelasnya.    

Di masa pandemik seperti saat ini, data yang dimiliki Pemkab Banyuwangi sangat bermanfaat dalam melakukan pendataan penerima bansos. Anas lalu menjelaskan tentang validasi data penerima bansos yang terintegrasi dengan program Smart Kampung.

Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, diinput ke dalam sistem by name by address by NIK. Sistem yang ada ini, lanjut Anas, secara otomatis akan menolak NIK yang telah diinput oleh petugas desa.

“Dengan cara seperti ini, kami pastikan tidak ada penerima bansos ganda di Banyuwangi. Bila satu NIK sudah terinput, sistem otomatis akan menolak jika diinput lagi dengan bantuan yang berbeda. Dari sini, kami bisa memastikan tidak ada warga yang mendapat bantuan secara ganda,” kata Anas.

Untuk menjamin transparansi, Banyuwangi juga mengumumkan data penerima bansos di tempat-tempat publik, seperti kantor camat, kantor desa, dan tempat ibadah.

“Mereka yang belum berhak dan belum menerima, kami sediakan aplikasi Pelaporan Online. Mereka silakan memasukkan datanya. Sistem akan langsung membaca, kalau ternyata mereka sudah menerima bantuan, otomatis akan tertolak. Jadi, sistem ini bisa meminimalisasi masalah ketidaktepatan sasaran,” kata Anas.

Atas program ini, Pemkab Banyuwangi mendapatkan penghargaan Indonesia Smart Nation Award 2020 kategori smart society lewat program Cek Bantuan Sosial. (CSC)